MUSINEWS.ID — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan (Sumsel), Hj. Eva Susanti, melaksanakan kunjungan sosial ke permukiman padat penduduk di Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang. Langkah ini dilakukan di sela-sela agenda serap aspirasi daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Hj. Eva Susanti mendatangi kediaman Widya Wati, seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Jalan Ki Kemas Rindo, Gang Santai 2, RT 27, RW 05. Widya diketahui mengalami kelumpuhan selama satu tahun terakhir, dan hanya bisa beraktivitas di atas tempat tidur, karena kondisi fisiknya yang terus melemah.
Selain memberikan dukungan moril, senator asal Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) ini menyerahkan bantuan uang tunai, guna meringankan beban pengobatan. Pihak keluarga menyambut kedatangan perwakilan daerah tersebut sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap warga yang mengalami keterbatasan fisik dan ekonomi.
Dorong Optimalisasi Jaminan Kesehatan Daerah
Kunjungan ke kawasan Kertapati ini memotret tantangan pemenuhan fasilitas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di kawasan padat penduduk Kota Palembang. Kelumpuhan jangka panjang yang dialami warga, sering kali beririsan dengan kendala biaya operasional pengobatan di luar tanggungan medis dasar.
Hj. Eva Susanti menegaskan bahwa pemenuhan hak kesehatan bagi warga tidak berdaya, merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan respons cepat dari struktur pemerintahan terbawah.
Kasus seperti ini menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan pengawasan undang-undang terkait sistem jaminan sosial nasional di tingkat pusat.
“Sebagai wakil rakyat, saya memiliki kewajiban untuk melihat langsung kondisi riil masyarakat di lapangan. Penanganan warga sakit menahun membutuhkan keterpaduan program intervensi dari pemerintah daerah,” ujar Hj. Eva Susanti.
Pentingnya Sinergi Pemangku Kepentingan dan Data Kemiskinan
Lebih lanjut, legislator yang berasal dari Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko (BHL), Kabupaten Muba ini, mengajak struktur pemerintahan dari tingkat RT, kelurahan, hingga dinas sosial, untuk lebih aktif melakukan validasi data warga rentan.
Deteksi dini terhadap warga yang mengalami sakit kronis, sangat penting, agar bantuan jaminan kesehatan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Menurutnya, penumbuhan rasa kepedulian sosial tidak boleh bertumpu pada satu instansi saja. Pola kemitraan antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan organisasi kemanusiaan, harus diperkuat, demi menyisir kawasan pelosok dan pinggiran sungai yang minim akses informasi layanan publik.
Aktivitas reses lapangan ini dijadwalkan menjadi poin masukan dalam sidang paripurna DPD RI mendatang. Fokusnya adalah mendorong penguatan anggaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), serta perluasan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan di wilayah Sumsel. (ohs)
