MUSINEWS.ID — Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) menemukan sejumlah persoalan krusial dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT), saat melakukan kunjungan pengawasan ke SRT 1 Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, 8 September 2026.
Dari diskusi bersama para pemangku kepentingan terkait, kebutuhan guru definitif atau tetap serta ketersediaan air bersih menjadi masalah paling mendesak yang harus segera ditangani.
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mengapresiasi program Sekolah Rakyat yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, miskin, dan miskin ekstrem.
Menurutnya, program strategis ini memerlukan dukungan sekaligus evaluasi ketat, agar operasionalnya berjalan optimal. Selain menyoroti isu ketersediaan dan kesejahteraan guru, ia juga menekankan pentingnya pembentukan karakter anak serta penguatan kurikulum.
“Kita melihat bahwa sistem pendidikan ini harus ditata baik, harus punya guru tetap. Guru tidak mungkin diambil dari sekolah lain, karena setiap sekolah punya kebutuhan, kemudian kesejahteraan guru yang paling penting. Selain ada sertifikasi guru, juga kesejahteraannya harus dijamin. Kalau guru sejahtera, maka dia totalitas untuk bekerja dan mengabdi di sekolah rakyat,” ujar Filep Wamafma, melalui keterangan resmi yang diterima pada hari Rabu, 9 September 2026.
Profil Sekolah dan Tantangan Status Tenaga Pendidik
SRT 1 Kulon Progo mulai beroperasi sejak akhir Juli 2026. Berdiri di atas lahan seluas 7,1 hektar dengan nilai investasi pembangunan mencapai Rp214 miliar, sekolah ini dirancang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan kapasitas total mencapai 1.080 siswa. Pada tahun ajaran berjalan, jumlah siswa yang telah diterima tercatat sebanyak 359 orang dengan didukung 32 orang guru.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SRT 1 Kulon Progo, Agus Ristanto, menjelaskan bahwa saat ini para tenaga pendidik yang bertugas, merupakan guru “pinjaman” dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, Dinas Dikpora Provinsi DIY, Kantor Kemenag Kabupaten Kulon Progo, serta dari SR 19 Bantul dan SR 20 Sleman. Bahkan, sebagian guru harus membagi tugas dengan mengajar di dua Sekolah Rakyat sekaligus.
Menanggapi hal tersebut, Agus Ristanto menyampaikan bahwa proses perekrutan guru definitif untuk Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial saat ini sudah memasuki masa sanggah, dengan proyeksi sebanyak 31 guru definitif akan segera ditugaskan di SRT 1 Kulon Progo. Ia menilai, guru Sekolah Rakyat idealnya tidak sekadar memiliki sertifikat pendidik, tetapi juga keterampilan pengasuhan anak karena sekolah ini mengusung konsep asrama tempat tinggal siswa (boarding school).
“Jadi, kalau guru punya sertifikasi pengasuhan, operasional akan lebih irit karena guru bisa sekaligus menjadi wali asuh, tidak perlu wali asuh khusus,” kata Agus Ristanto.
Anggota Komite III DPD RI asal Jawa Tengah, Muhdi, turut mengingatkan agar persoalan kekurangan tenaga pengajar tidak berlarut-larut. Ia menekankan tentang pentingnya pelatihan khusus bagi guru yang diterima, agar siap menghadapi pendekatan pembelajaran yang khas di sekolah tersebut.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Ahmad Syauqi Soeratno, menegaskan bahwa kualitas guru dan fasilitas penunjang, merupakan kunci utama keberhasilan investasi program besar negara ini.
Penanganan Infrastruktur Air Bersih dan Fasilitas Pendukung
Selain persoalan tenaga pendidik, Komite III DPD RI juga menyoroti tantangan pemenuhan infrastruktur dasar berupa air bersih. Hingga saat ini, pasokan air bersih di lingkungan sekolah masih bergantung pada penyaluran (dropping) menggunakan truk tangki.
Agus Ristanto mengakui bahwa distribusi air bersih sempat mengalami keterlambatan pada awal masa operasional sekolah, yang membuat para pelajar sempat menghadapi kendala mandi pagi, sebelum mengikuti kegiatan belajar. Kendati demikian, distribusi saat ini berangsur lebih lancar dan mulai teratasi, meskipun kendala eksternal seperti sempat terjadinya pemadaman listrik masih berpengaruh, karena jaringan PDAM seharusnya dapat mengalir langsung ke lokasi sekolah.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, Ernawati, turut mengusulkan pendirian unit pelayanan kesehatan khusus di dalam area sekolah, guna mempercepat penanganan medis, tanpa harus bergantung pada Puskesmas yang membutuhkan waktu tempuh lebih jauh.
Menanggapi usulan tersebut, Ahmad Syauqi Soeratno menilai kebutuhan dasar air bersih tetap menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan segera.
Seluruh masukan, data lapangan, serta aspirasi yang dihimpun dalam kunjungan pengawasan ini, akan dirumuskan oleh Komite III DPD RI, untuk disampaikan langsung kepada Menteri Sosial dalam agenda Rapat Kerja nasional pada pertengahan September mendatang.
Usai menggelar rapat koordinasi, pimpinan dan anggota Komite III melanjutkan agenda dengan meninjau langsung fasilitas SRT 1 Kulon Progo, meliputi ruang kelas SD, lapangan olahraga, kantin, hingga fasilitas asrama pelajar. (ohs)
O. Hairudin Sikumbang adalah jurnalis MusiNews.id yang fokus pada liputan di bidang pendidikan, politik, dan pemerintahan. Selain itu, juga merupakan Wakil Ketua DPD Pro JurnalisMedia Siber (PJS) Provinsi Sumatra Selatan.
1 komentar