MusiNews.id, Jakarta — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mengundang ketiga Calon Presiden (Capres) yang berkontestasi pada Pemilu 2024, hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Masing-masing Capres akan didengar komitmen kebangsaannya terhadap persoalan-persoalan fundamental bangsa dalam Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024 dengan tema Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan RI.
Ketua DPD Republik Indonesia, LaNyalla Mahmud Mattalitti, menjelaskan, salah satu persoalan fundamental yakni terkait keadilan fiskal dalam konteks hubungan antara Pusat dan Daerah. Seperti diketahui, APBN terdistribusi untuk pemerintah pusat sebesar 64 persen, sedangkan pemerintah daerah 36 Persen.
“Sementara proporsi beban jumlah pegawai yang ditanggung pemerintah daerah sebesar 78 persen. Sedangkan pemerintah pusat hanya 22 persen.” tutur LaNyalla Mahmud Mattalitti, hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 di Jakarta.
Dengan rasio proporsi yang berbanding terbalik itu, menyebabkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan penyelenggaraan, kewenangan menjadi sangat lemah dan terbatas.
“Hasilnya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemerintah daerah rata-rata hanya mencapai angka 58 persen untuk provinsi dan 59 persen untuk kabupaten atau kota.” jelas LaNyalla, sapaan akrabnya.
Sebaliknya, Kementerian dengan porsi APBN yang sangat besar, ternyata memiliki keterbatasan kemampuan rentang kendali hingga ke daerah, terutama di Daerah Kepulauan dan Daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
Persoalan fundamental kedua menurut LaNyalla, adalah ketidakadilan yang dirasakan daerah dan masyarakat daerah terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Ekonomi lainnya di daerah, yang outputnya justru memindahkan kantong kemiskinan baru dan memperparah bencana ekologi.
*Kami melihat paradigma pembangunan yang diterapkan adalah pembangunan di Indonesia, bukan membangun Indonesia. Karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan PDB, maka semua kemudahan diberikan kepada investor asing dan swasta untuk menguasai sumber daya di daerah.” tegas LaNyalla.
Persoalan fundamental ketiga yang merupakan muara dari semua persoalan fundamental tersebut menurut LaNyalla adalah azas dan sistem bernegara Indonesia yang telah meninggalkan filosofi dasar dan indentitas konstitusi, yaitu Pancasila.
“Perubahan isi dari pasal-pasal dalam UUD 1945 yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 silam tersebut, membuat Konstitusi Indonesia justru menjabarkan semangat individualisme dan liberalisme serta ekonomi yang kapitalistik.” terangnya.
Untuk itu, pihaknya perlu menguji visi kenegaraan Capres terkait dengan putusan Sidang Paripurna DPD Republik Indonesia tanggal 14 Juli 2023 lalu, dimana DPD menawarkan kepada bangsa Indonesia untuk kembali menerapkan sistem rumusan para pendiri bangsa, dengan penyempurnaan dan penguatan. Sehingga tidak terjadi praktik penyimpangan seperti di era Orde Lama dan Orde Baru.
“Nanti kita minta pandangan dan kajian dari masing-masing capres terhadap beberapa isu fundamental tersebut. Sehingga kita dapat mengetahui visi mereka terkait hubungan pusat dan daerah, serta ketatanegaraan Indonesia.” tandas LaNyalla.
Acara yang dimulai pukul 14.00 WIB itu, akan menghadirkan para capres secara terpisah. Direncanakan, Anies Baswedan akan mengisi slot pukul 14.00 WIB, sementara Ganjar Pranowo hadir pukul 19.00 WIB, dan Prabowo Subianto pada pukul 20.30 WIB.
Kegiatan yang disiarkan live streaming melalui akun Youtube Official DPD RI itu, juga akan mengundang pimpinan MPR dan DPR, KPU/Bawaslu, Gubernur, Ketua Asosisi Pemerintahan Daerah, Raja dan Sultan Nusantara, serta pimpinan ormas, akademisi dan organisasi mahasiswa. (*)
