MusiNews.id, SEKAYU – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) kembali menunjukkan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III Rapat ke-10 DPRD Muba, yang digelar pada Senin (7/7/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muba.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Muba Irwin Zulyani dan dihadiri Ketua DPRD Afitni Junaidi Gumai, Sekda Muba H. Apriyadi, serta unsur Forkopimda dan kepala OPD ini mengagendakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2024 dan pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Pemkab Muba.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD Muba menyatakan persetujuan atas LKPJ APBD 2024 dan memberikan dukungan untuk melanjutkan pembahasan tiga Raperda inisiatif.
Transparansi dan Akuntabilitas Diapresiasi Fraksi-Fraksi
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, H. Suradi, mengapresiasi penyampaian LKPJ yang dinilai sebagai bukti kesungguhan Pemkab Muba dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang terbuka.
“Tiga Raperda inisiatif yang diusulkan, yakni RPJMD Muba 2025-2029, perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMD PT Muba Energi Maju Berjaya, dan perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, kami dukung untuk dibahas secara cermat dan akuntabel,” ujarnya.
Senada, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Imam Sukamto menyebutkan bahwa LKPJ APBD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.
“Ini penting untuk memastikan keuangan daerah dikelola secara profesional dan bertanggung jawab,” katanya.
Fraksi-Fraksi Lain Turut Dukung dan Beri Masukan
Dukungan serupa juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan, yang melalui juru bicara Andri Septa menyampaikan persetujuan atas LKPJ dan mendorong Pansus DPRD Muba untuk bekerja secara kooperatif dalam pembahasan Raperda.
Sementara itu, Fraksi NasDem, melalui Cik Kawairus Effendy, menegaskan bahwa penyampaian LKPJ telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menyetujui kelanjutan pembahasan Raperda.
Fraksi Partai Kebangkitan Nusantara (Tapriansyah), Fraksi Partai Keadilan Rakyat (Hariyanto), serta Fraksi PKB (Meen Saputri) juga menyatakan dukungan serupa, sembari menyampaikan sejumlah saran dan pokok pikiran sebagai bahan penyempurnaan kinerja pemerintahan ke depan.
Komitmen Pemkab Muba Bangun Tata Kelola yang Baik
Rapat paripurna ini menjadi sinyal kuat dukungan legislatif terhadap eksekutif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Muba.*
