MusiNews.id Terdepan dan Terpercaya
MusiNews.id — Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Diskusi dengan tema Sumatera Selatan, Subsidi Tepat Apakah Sudah Tepat, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 di Lantai III Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel.
Hadir dalam acara tersebut yakni Ketua ILUNI UI Sumsel yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda N. Kiemas. Kemudian yaitu Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya (UNSRI), Prof. Dr. Alfitri, M.Si., serta Manager Retail Sales Pertamina Partaniaga Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Awan Raharjo.
Ketua ILUNI UI WIlayah Sumsel, Giri Ramanda N. Kiemas mengatakan, persoalan yang harus diwaspadai agar tidak terjadi kecurangan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yakni perjalanan kendaraan BBM dari depo ke SPBU, lalu dari SPBU ke pengguna BBM.
“Jika semuanya digitalisasi, jika semuanya dengan teknologi dan sosialisasi, mungkin bisa berhasil. Tapi kalau kita gagal melakukan sosialisasi, kita gagal melakukan pendataan ini, sistem tidak berjalan yang ada, crowded, sehingga penimbunan BBM yang terjadi dan ada masalah itu akan terjadi lagi.” katanya.
Walaupun kini telah ada pembatasan pembelian BBM di SPBU, menurut politisi PDI Perjuangan ini, penimbunan BBM masih terjadi. “Daripada dia narik, mendingan dia bolak balik beli bensin sehari Rp630 ribu x 30 hari, masih dapat uang Rp18,9 juta. Artinya masih ada keuntungan yang didapat tanpa narik truk, cukup dia bolak balik di SPBU tiap hari, ini harus diperhatikan karena masih ada resiko tapi tidak mungkin lagi dia satu hari 5 SPBU.” tutur Giri Ramanda N. Kiemas, seraya menambahkan bahwa dengan pendataan yang membeli BBM tersebut, maka jumlah BBM yang keluar bisa terkendali.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Dekan FISIP UNSRI, Prof. Dr. Alfitri, M.Si., mengungkapkan, pengawasan BBM di sektor hilir harus diperketat, karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang ternyata dari budaya masyarakat. “Memang perlu ada inovasi, tapi inovasi masyarakat yang lebih smart. Misalnya merekayasa tanki mobil dan SPBU sudah memberitahu tidak menerima rekayasa tanki.” ucapnya.
Prof. Alfitri menilai, pembatasan BBM dengan melakukan pewarnaan, kurang efektif. “Yang perlu ditata adalah penegakan, jadi penimbunan BBM yang merugikan. Walau bagaimana pun, ke depannya BBM akan habis. Dan saat ini, banyak negara sudah melakukan antisipasi, bisa energi alternatif dan bisa penghematan.” tegasnya.
Manager Retail Sales Pertamina Partaniaga Wilayah Sumbagsel, Awan Raharjo, mengatakan, tanggal 21 Maret ini, Sumsel sudah melakukan subsidi tepat untuk solar.
“Bahwa nanti bapak dan ibu yang hendak mengisi solar, harus teregistrasi dulu. Sejak September, kita buka bot-bot di SPBU, sehingga sudah registrasi bisa mendapatkan volume maksimal bahwa kendaraan roda enam ke atas, angkutan barang atau orang, kecuali angkutan tambang dan perkebunan, bisa membeli 200 liter solar.” terang Awan Raharjo.
Dengan adanya pendataan ini, pihaknya bisa tahu pembelian BBM berulang tidak bisa lagi, karena memang sudah di program maksimal 200 liter untuk kendaraan roda enam ke atas, angkutan barang atau orang kecuali angkutan tambang dan perkebunan. (adv/ohs)
