MusiNews.id – Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten OKU Selatan, melaksanakan Reses Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026 pada 10–17 Februari 2026.
Kegiatan ini menjadi agenda konstitusional bagi wakil rakyat untuk turun langsung ke masyarakat, menyerap aspirasi, sekaligus memantau perkembangan pembangunan di daerah.
Reses diikuti sejumlah pimpinan dan anggota dewan, antara lain Andie Dinialdie (Partai Golkar), Sri Mulyadi (Partai Gerindra), Isyana Lonitasari, At Thahirah Putri Lestari (Partai Demokrat), Fathan Qoribi (PKB), Andri Fitriansyah (Partai NasDem), serta Mirza Gumay (PAN).
Dalam berbagai pertemuan dan dialog terbuka, masyarakat menyampaikan beragam persoalan yang dihadapi, mulai dari sektor pertanian, ekonomi kerakyatan, hingga pelayanan publik.
Koordinator Reses, Sri Mulyadi, menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan sarana penting dalam menjalankan fungsi representasi.
Menurutnya, dialog langsung memberikan gambaran nyata tentang kebutuhan masyarakat di lapangan. Seluruh aspirasi yang dihimpun akan dibahas secara sistematis di DPRD Sumsel, agar dapat masuk dalam agenda kebijakan serta penganggaran daerah.
“Melalui reses, kami memperoleh gambaran konkret tentang kebutuhan masyarakat. Semua masukan akan kami tindak lanjuti melalui mekanisme resmi,” ujarnya.
Fokus Pertanian dan UMKM
Sebagai wilayah dengan potensi pertanian dan perkebunan yang besar, masyarakat Kabupaten OKU dan OKU Selatan menaruh harapan pada dukungan pemerintah provinsi, terutama terkait bantuan alat dan mesin pertanian, ketersediaan pupuk, bibit unggul, serta perbaikan jalan usaha tani.
Warga menilai, sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang perlu diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Selain itu, pelaku UMKM juga mengusulkan peningkatan akses permodalan, pelatihan usaha, serta dukungan pemasaran produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Isu stabilitas harga hasil bumi dan kebutuhan pokok turut menjadi perhatian masyarakat dalam dialog tersebut.
Blank Spot dan Layanan Publik
Masalah keterbatasan jaringan internet atau blank spot, menjadi salah satu aspirasi utama warga. Sejumlah wilayah masih mengalami keterbatasan akses sinyal yang berdampak pada pendidikan, ekonomi digital, dan pelayanan publik.
Masyarakat berharap adanya percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, melalui koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Selain itu, layanan air bersih dan listrik, juga menjadi sorotan. Warga berharap adanya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan agar masyarakat pedesaan dapat menikmati akses dasar secara optimal.
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dikawal melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ia juga menekankan tentang pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, serta masyarakat dalam merencanakan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang.
“Kami memastikan setiap aspirasi tidak berhenti di forum dialog, tetapi akan diperjuangkan agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui reses ini, DPRD Sumsel Dapil V diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam penguatan sektor pertanian, UMKM, serta peningkatan layanan publik di OKU dan OKU Selatan. *
