Pemkab Muba Terus Berupaya Jaga Kestabilan Ekonomi Masyarakat
Oyong Hairudin for DPRD Kota Palembang 2024
Himbauan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat untuk melakukan Vaksin Booster

Pemkab Muba Terus Berupaya Jaga Kestabilan Ekonomi Masyarakat

Musinews.id – Penjabat Bupati Musi Banyuasin H Apriyadi MSi mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara virtual di Ruang Rapat Serasan Sekate Sekretariat Daerah Kabupaten Muba, Senin (5/9/2022).

Rakor ini juga diikuti Kapolres Muba AKBP Siswandi SH Sik MH, Kajari Muba Markos Marudut Mangapul Simare Mare SH MHum, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Cristo Evert Natanael Sitorus SH MHum, Perwakilan Kodim 0401 Muba dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Muba.

Dalam kesempatan itu Pj Bupati Muba mengatakan Pemerintah Kabupaten Muba tentu tidak menginginkan terjadi inflasi, apalagi pasca perubahan harga BBM, dan itu yang akan diminimalisir pemerintah.

“Saat ini pemerintah pusat sedang mempersiapkan berbagai bantuan sosial dan dukungan dari pemerintah daerah untuk masyarakat terdampak inflasi,” ujarnya.

Lanjutnya, Pemkab Muba akan tetap berupaya menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, untuk itu beliau berharap agara masyarakat dapat bersabar dan tidak menimbulkan gejolak keamanan.

“Kita pemerintah tetap berupaya agar kestabilan ekonomi masyarakat dapat terjaga. Apalagi kenaikan harga BBM yang tidak dapat dihindari,” tandasnya.

Berita Terkait :   Komitmen Majukan Ekonomi Syariah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya meminta pemerintah daerah turut bergerak dalam penanggulangan inflasi dampak kenaikan BBM, selain Pemerintah Pusat Mensos dan Menteri Ketenagakerjaan.

“Pemda juga kita minta, turun rembuk membantu masyarakat masing-masing, baik provinsi maupun kabupaten kota,” kata Mendagri.

Tito memaparkan ada beberapa poin bantalan sosial untuk penganggulangan dampak kenaikan BBM, yakni Bantuan Sosial yang dikelola Kemensos, recofusing dan 2% dari dana alokasi umum nasional, dana reguler APBD yang dianggarkan Pemda masing-masing dari belanja tidak terduga dan bantuan sosial, dan dana desa maksimal 30% yang digunakan untuk bansos bagi masyarakat yang terdampak inflasi.

“Pengendalian inflasi jadikan prioritas, bersinergi dengan stakeholder, seperti kita menangani Covid-19. Tolong juga selain APBN dan APBD, manfaat kan juga CSR untuk membantu masyarakat yang kurang mampu,” pungkasnya.(Rid)

Hj. Anita Noeringhati, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Bagikan Tulisan Ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *