Lima Langkah Nyata Atasi Kesenjangan Sosial Antar-Wilayah
Pemutihan Pajak Sumatera Selatan tahun 2024
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan closing statement Penyampaian Maklumat Dewan Presidium Konstitusi di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023. (foto : dpd.go.id)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan closing statement Penyampaian Maklumat Dewan Presidium Konstitusi di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023. (foto : dpd.go.id)

Ketua DPD RI Paparkan Lima Langkah Nyata Atasi Kesenjangan Sosial Antar-Wilayah

MusiNews.id, Surabaya — Tidak dapat dipungkiri, jurang kesenjangan antar wilayah di Indonesia begitu lebar. Dampaknya, terjadi ketimpangan yang jauh dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini imbas pembangunan secara komprehensif yang tidak merata.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai harus ada langkah nyata dalam mengatasi kesenjangan antar-wilayah dengan jurang yang sangat lebar tersebut.

“Ini menjadi masalah yang cukup serius dan memerlukan formula yang serius agar menurunkan tingkat kesenjangan sosial yang terjadi.” tutur LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Surabaya, Jawa Timur, pada hair Jumat tanggal 17 November 2023.

Anggota DPD RI asal Jawa Timur itu menilai, ketimpangan ini tentu saja akan menjadi hambatan yang serius dalam mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan dan lainnya. Oleh karenanya, harus ada langkah nyata dalam menekan kesenjangan antar wilayah. Indonesia Timur, LaNyalla melanjutkan, harus diberikan prioritas dalam pembangunan manusia.

Berita Terkait :  Asosiasi MRP Minta Dukungan Proteksi Hak Politik Orang Asli Papua

LaNyalla menuturkan, ada lima langkah yang harus diperhatikan pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah. Pertama, pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. Kedua, pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka.

“Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia ini harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, bukan hanya pada aspek ekonomi saja.” ujar LaNyalla.

Ketiga, pembangunan manusia memperhatikan upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan atau kapabilitas manusia. Keempat, pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok. Pilar tersebut antara lain produktivitas, pemerataan, kesinambungan, serta pemberdayaan.

Berita Terkait :  Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Sultan B. Najamuddin : "Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi"

“Terakhir, pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kesenjangan yang berlawanan dengan kesetaraan. Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), BPS menunjukkan data bahwa Papua merupakan daerah dengan IPM paling rendah.

Apalagi jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, maka Papua tertinggal 20,54 poin. Indikatornya diukur dari perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *