Herman Deru Gandeng LPM Perangi Kemiskinan Mulai Dari Tingkat Pedesaan
MyRepublic, Internet Cepat Tanpa Batas
Musyawarah Daerah (Musda) dan Pelantikan DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Sumsel Masa Bhakti 2022-2027, bertempat di Auditorium Bina Praja, pada hari Minggu (11/9). (Foto : Humas Prov. Sumsel)
Musyawarah Daerah (Musda) dan Pelantikan DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Sumsel Masa Bhakti 2022-2027, bertempat di Auditorium Bina Praja, pada hari Minggu (11/9). (Foto : Humas Prov. Sumsel)

Herman Deru Gandeng LPM Perangi Kemiskinan Mulai Dari Tingkat Pedesaan

MusiNews.id, PALEMBANG – Gubernur  Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengajak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Sumsel untuk berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Sumsel, dalam mentrigger  masyarakat desa menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif dan meningkatkan pembinaan program keluarga sadar hukum (Kadarkum).

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) dan Pelantikan DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  Provinsi Sumsel Masa Bhakti 2022-2027, bertempat di Auditorium Bina Praja, pada hari Minggu (11/9).

H. Herman Deru mengakui, Provinsi Sumsel memiliki kemajemukan adat istiadat. Didiami banyaknya suku dan budaya dan banyak SDA. Namun  masyarakat di desa masih banyak yang apatis dalam hal politik, banyak yang tidak paham akan haknya, tapi tahu akan kewajiban.

Berita Terkait :   Herman Deru Resmikan CPNS dan PPPK di Lingkungan Pemprov Sumsel

Di desa ini orang tidak banyak tahu tentang hak-haknya antara lain  untuk sadar  hukum, Pemprov Sumsel dengan tidak malu mengadopsi program Orde Baru  yakni sadar hukum, persoalan yang timbul di desa hak dan kewajiban, itu 100 persen kurangnya literasi hukum, katanya.

Karena itu dia mengarapkan peran LPM menjalankan fungsinya dalam memerangi kemiskinan.

Saya harapkan LPM berada di desa dapat  menjadi mentor bagi SDM yang ada di desa dalam rangka memerangi kemiskinan, memberantas kebodohan, tandasnya.

Sementara Ketua DPP LPM RI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, LPM adalah organisasi masyarakat yang kepengurusannya  mulai dari level nasional hingga pelosok desa, oleh sebab itu LPM harus menunjukan eksistsensi aktifnya  sebagai ormas.

Berita Terkait :   Sekda Muba Apriyadi Hadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Sumsel ke-76

Organisasi ini akan bisa terlihat, dan akan lengkap eksistensinya keberadaannyan dirasakan masyarakat desa. Pembangunan di Indonesia semakin berkembang, fokus pembangunan terkonsentrasi, dan LPM sudah  duluan ada di desa, katanya.

Ia berharap, pemerintah daerah dan LPM berkolaborasi terutama untuk fasilitator, terlebih LPM aktif dengan anggota  5 hingga 10 orang pada tiap desa.

LPM ini aset masyarakat,  jadi   Pemda  membutuhkan LPM sebagai  mitra agar  visi dan misi Pemprov itu sampai ke tingkat desa, pungkasnya.*

Laporan :
Editor :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *