Ketua DPD RI Minta Pemerintah Pastikan Keterlibatan Masyarakat
Pemutihan Pajak Sumatera Selatan tahun 2024
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, LaNyalla Mahmud Mattalitti. (foto : DPD RI)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, LaNyalla Mahmud Mattalitti. (foto : DPD RI)

10 Provinsi Jadi Primadona Investasi Asing, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Pastikan Keterlibatan Masyarakat di Daerah

MusiNews.id — 10 Provinsi di Indonesia menjadi primadona Penanaman Modal Asing (PMA). Hal itu terbukti dengan pencatatan realisasi investasi di tahun 2023 yang mencapai 50,27 Milyar USD atau sekitar 774,96 Triliun Rupiah.

Kesepuluh provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan (Sumsel), Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Dari 10 Provinsi tersebut, investasi terbesar masih di sektor mineral, perkebunan, migas, emas, dan sumber daya kehutanan. Kecuali DKI Jakarta yang banyak menerima investasi di sektor transportasi, pergudangan, perkantoran, telekomunikasi, dan restoran.

“Tentu ini patut disyukuri. Dan pemerintah harus terus memperbaiki indeks Easy of Doing Business (EoDB) kita. Sehingga semakin mempercepat proses realisasi investasi di tahun-tahun ke depan. Tetapi disatu sisi, pemerintah juga harus memastikan keterlibatan masyarakat di daerah-daerah tersebut.” kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, LaNyalla Mahmud Mattalitti, hari Rabu tanggal 22 Mei 2024.

Dikatakan LaNyalla Mahmud Mattalitti, sebagai wakil daerah, sudah menjadi tugas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk memastikan masyarakat di daerah merasakan langsung dampak pembangunan dan investasi. Terutama untuk memajukan kesejahteraan umum di daerah. Karena hal itu merupakan salah satu hakikat dari Keadilan Sosial.

Berita Terkait :  JLS Jatim 23 Tahun Tidak Selesai., Ketua DPD RI : "Harus Dipercepat"

“Karena teorinya sudah jelas, tanpa keadilan sosial, kemakmuran tidak akan dirasakan secara utuh. Karena itu, saya mendukung dan menyarankan agar pemerintah memastikan skema keterlibatan masyarakat dalam merasakan secara langsung hasil dari investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah.” tutur Mantan Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Timur itu.

LaNyalla, sapaan akrab LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengusulkan agar pemerintah menjajaki skema keterlibatan masyarakat dalam proses investasi, melalui Skema public, private, people partnership (PPPP). Jadi bukan sekadar public, private partnership (PPP), atau KPBU (kejasama pemerintah badan usaha) saja. Tetapi ada ruang keterlibatan people di dalamnya.

“Dengan begitu, masyarakat yang hidup di wilayah atau kawasan yang terkena dampak investasi, menjadi bagian dari proses ekonomi tersebut. Sehingga saya yakin, proses pembangunan dan penyiapan infrastruktur tersebut akan lebih cepat dan lancar, karena mendapat dukungan masyarakat di daerah.” imbuh kandidat Doktor Ilmu Hukum Pembangunan itu.

Berita Terkait :  Hadiri Open House Prabowo Subianto, LaNyalla Mahmud Mattalitti : "Silaturahmi dan Nostalgia Saat di Gerindra"

Seperti diketahui, di tengah lesunya industri manufaktur akibat disrupsi market regional maupun global, investasi di sektor sumber daya alam masih menjadi primadona bagi Indonesia. Sehingga beberapa kali Indonesia masih mencatat surplus neraca perdagangan yang disumbang kenaikan harga komoditas sumber daya alam.

Sementara itu, menurut data dari GoodStasts, Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai investasi asing sepanjang tahun 2023 yang mencapai US8,28 miliar dolar atau sekitar Rp126,37 triliun. Dan menempati urutan teratas.

Dikutip dari akun instagram resmi GoodStats dijelaskan bahwa Jawa Barat berhasil kembali menempati posisi teratas setelah di 2022 lalu, posisinya tergeser oleh Sulawesi Tengah. Sehingga tahun 2023, lima besar provinsi dengan tingkat investasi tertinggi adalah Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, DKI Jakarta dan Jawa Timur. (ohs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *