MusiNews.id Terdepan dan Terpercaya
Sektor pariwisata telah lama menjadi pilar utama perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Keindahan alam, kekayaan budaya, dan keragaman destinasi wisata menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan wisata paling populer di dunia.
Pariwisata tidak hanya mendatangkan pendapatan dari kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan infrastruktur, serta mendukung sektor-sektor lain seperti transportasi dan perdagangan.
Namun, untuk memaksimalkan potensi sektor ini, dibutuhkan pengelolaan yang lebih baik, salah satunya melalui optimalisasi pajak dari sektor pariwisata. Pajak yang diperoleh dari sektor ini bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana pajak dari sektor pariwisata dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.
Sektor pariwisata Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 sektor pariwisata menyumbang sekitar 4,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia juga terus meningkat, dengan Bali menjadi salah satu destinasi utama yang banyak dikunjungi.
Selain itu, pariwisata domestik juga turut memberikan kontribusi besar, terutama di era pasca-pandemi ketika masyarakat mulai lebih sering berwisata di dalam negeri. Namun, sektor ini juga menghadapi tantangan besar, terutama setelah terjadinya pandemi COVID-19 yang mengurangi kunjungan wisatawan internasional secara signifikan.
Oleh karena itu, penting untuk memaksimalkan potensi pariwisata tidak hanya melalui promosi destinasi, tetapi juga dengan cara yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, salah satunya melalui optimalisasi penerimaan pajak.
Pajak yang dikenakan pada sektor pariwisata mencakup berbagai jenis, mulai dari pajak hotel dan restoran (PHR), pajak hiburan, pajak parkir, hingga pajak penghasilan bagi pelaku usaha pariwisata. Selain itu, pajak penghasilan yang dikenakan pada industri pariwisata, seperti biro perjalanan, hotel, dan restoran, juga berkontribusi pada penerimaan negara.
Untuk mendorong sektor pariwisata menjadi lebih berkelanjutan, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan berbasis pada pengelolaan pajak yang optimal. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kontribusi pajak sektor pariwisata antara lain :
1. Digitalisasi Sistem Pajak Pariwisata
Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan digitalisasi sistem pajak. Dengan adanya sistem pajak berbasis teknologi, proses pemungutan dan pelaporan pajak bisa dilakukan lebih efisien dan transparan. Selain itu, sistem ini akan memudahkan pelaku usaha pariwisata dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, serta mengurangi potensi kebocoran pajak.
Pemerintah bisa mendorong implementasi sistem digital dalam pengumpulan pajak hotel, restoran, dan retribusi pariwisata di berbagai daerah. Sistem ini juga akan memungkinkan pemerintah untuk memonitor dan mengoptimalkan potensi pajak yang dapat diperoleh dari sektor ini.
2. Insentif untuk Pariwisata Berkelanjutan
Untuk mendukung keberlanjutan sektor pariwisata, pemerintah bisa memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha yang mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Misalnya, hotel atau restoran yang menggunakan energi terbarukan, mengurangi limbah plastik, atau berinvestasi dalam konservasi alam bisa diberikan insentif pajak berupa pengurangan tarif atau pembebasan pajak tertentu. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan daya saing sektor pariwisata, tetapi juga mendukung pelestarian alam dan budaya
3. Peningkatan Kesadaran Pajak di Kalangan Pelaku Industri
Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak di kalangan pelaku usaha pariwisata sangat penting untuk memastikan bahwa semua pajak yang seharusnya dipungut dapat diterima dengan baik. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai kewajiban perpajakan dan manfaatnya bagi pembangunan daerah dan negara.
4. Diversifikasi Pajak Pariwisata
Penting untuk tidak bergantung pada satu jenis pajak saja dalam sektor pariwisata. Pemerintah bisa melakukan diversifikasi pajak dengan memperkenalkan pajak baru yang relevan dengan perkembangan sektor pariwisata, seperti pajak dari penyewaan kendaraan wisata, pajak bagi sektor pariwisata digital, dan pajak yang terkait dengan ekowisata. Diversifikasi pajak ini akan memberikan peluang lebih besar dalam mengoptimalkan pendapatan negara.
Optimalisasi pajak dari sektor pariwisata harus sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penerimaan pajak yang diperoleh dari sektor ini sebaiknya tidak hanya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, tetapi juga untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman budaya dan alam Indonesia. Penerapan pajak yang adil dan efisien juga akan memastikan bahwa sektor pariwisata dapat berkembang tanpa merusak lingkungan dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.
Sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, sektor ini perlu dikelola dengan lebih baik, termasuk dalam hal penerimaan pajak.
Optimalisasi pajak dari sektor pariwisata melalui digitalisasi, insentif untuk pariwisata berkelanjutan, serta diversifikasi pajak dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan. Pajak dari sektor ini harus dipandang sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik utama pariwisata Indonesia.
Ditulis oleh : Shakira Umba Lingara, mahasiswi jurusan Ilmu Administrasi Fiskal di Universitas Indonesia
