MUSINEWS.ID — Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) terus mendorong percepatan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat sistem pendidikan nasional, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, sekaligus menjamin keadilan dan perlindungan profesi guru serta dosen di seluruh Indonesia.
Dorongan tersebut mengemuka dalam laporan Tim Ahli Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Guru dan Dosen yang disampaikan pada Rapat Pleno I Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Anggota Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan bahwa perubahan regulasi ini merupakan agenda reformasi mendasar terhadap kedudukan, kesejahteraan, perlindungan, dan masa depan profesi pendidik di tanah air.
“Guru dan dosen adalah fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan berkualitas mensyaratkan kesejahteraan, kepastian status, dan perlindungan hukum tenaga pendidiknya dijamin secara adil. Pendidikan yang bermutu dimulai dari guru dan dosen yang sejahtera dan bermartabat,” ujar Filep Wamafma, Senin, 9 November 2026.
Berdasarkan laporan Tim Ahli, terdapat delapan isu strategis yang menjadi fokus utama dalam revisi undang-undang ini:
-
Reformulasi kedudukan guru dan dosen sebagai profesi strategis negara.
-
Penguatan standar kesejahteraan dan penghasilan yang layak.
-
Reformasi sistem sertifikasi guru dan dosen.
-
Kepastian status dan perlindungan guru serta dosen non-ASN.
-
Pemerataan distribusi tenaga pendidik, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
-
Penguatan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas profesional.
-
Penataan beban kerja yang proporsional dengan kompensasi dan pengembangan karier.
-
Penguatan kompetensi digital dan kecerdasan artifisial (AI) dalam pendidikan.
Perhatian Khusus Guru Swasta dan Honorer
Dalam kesempatan yang sama, Filep Wamafma menyoroti ketimpangan kesejahteraan antara guru negeri dan swasta. Perhatian serupa juga diberikan pada persoalan guru honorer, dosen kontrak, serta keterbatasan akses sertifikasi maupun pengembangan profesional bagi tenaga pendidik non ASN.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2026 mencatat masih ada sekitar 800.000 guru aktif yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Angka ini menggarisbawahi urgensi pembenahan sistem sertifikasi agar berjalan lebih inklusif dan berkeadilan.
“Guru swasta, guru honorer, dosen tetap maupun tidak tetap sama-sama berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah sudah semestinya menghadirkan perlindungan yang proporsional dan berkeadilan,” imbuhnya.
Sebagai representasi daerah, Filep Wamafma turut menekankan pentingnya pengaturan khusus mengenai distribusi tenaga pendidik di wilayah kepulauan, perbatasan, pegunungan, hingga daerah terpencil. Pemerataan mutu pendidikan dinilai tidak akan terwujud tanpa pembangunan fasilitas sekolah yang layak yang dibarengi ketersediaan guru berkualitas, insentif penugasan, serta jaminan karier yang jelas.
Tahapan Penyusunan dan Target Pengesahan
Sebelum merumuskan draf final, Tim Ahli Komite III DPD RI telah melalui serangkaian proses panjang. Langkah tersebut meliputi pengumpulan data, rapat dengar pendapat, uji empiris di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan FKIP Universitas Negeri Yogyakarta, serta peer review bersama pemangku kepentingan pendidikan di Jakarta pada 19–21 Oktober 2026.
Dari rangkaian kegiatan itu, tersusun Draf Naskah Akademik yang terus disempurnakan berdasarkan masukan akademis maupun kebutuhan hukum di lapangan.
“Komite III menargetkan finalisasi draf Naskah Akademik, draf RUU, serta bahan harmonisasi sebelum 25 November 2026. Selanjutnya, direncanakan uji sahih di Universitas Sebelas Maret dan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 30 November hingga 2 Desember 2026,” jelasnya.
Komite III berkomitmen mengawal penuh proses perubahan UU Guru dan Dosen agar menghasilkan regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi dan tantangan pembangunan daerah.
“Reformasi pendidikan tidak cukup berorientasi pada kurikulum, infrastruktur, dan teknologi. Kunci utama kemajuan pendidikan adalah manusia yang mendidik. Jika negara ingin membangun generasi emas Indonesia, maka negara harus terlebih dahulu memuliakan profesi guru dan dosen,” pungkas Filep Wamafma. (ohs)
O. Hairudin Sikumbang adalah jurnalis MusiNews.id yang fokus pada liputan di bidang pendidikan, politik, dan pemerintahan. Selain itu, juga merupakan Wakil Ketua DPD Pro JurnalisMedia Siber (PJS) Provinsi Sumatra Selatan.
