Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel dapat Menerima Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Penjelasan Gubernur terhadap Raperda PertangungJawaban Pelaksanaan APBD TA 2021
Oyong Hairudin for DPRD Kota Palembang 2024
Himbauan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat untuk melakukan Vaksin Booster

Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel dapat Menerima Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Penjelasan Gubernur terhadap Raperda PertangungJawaban Pelaksanaan APBD TA 2021

MusiNews.id — Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dapat menerima jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi-Fraksi di DPRD Sumsel, Mgs. H. Syaiful Padli, setelah mendengar jawaban Gubernur pada Rapat Paripurna ke LI (51) pada hari Jum’at tanggal 17 Juni 2022. “Setelah berembuk bersama-sama perwakilan dari Fraksi yang membacakan pandangan, pada prinsipnya kami menerima dan ingin melanjutkan pembahasan ini ke Komisi-Komisi.” ujarnya.

Rapat Paripurna tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, Kartika Sandra Desi, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, serta tamu undangan lainnya.

Dalam jawaban Gubernur Sumsel yang dibacakan oleh Wakil Gubernur, disampaikan beberapa poin jawaban dari Pandangan Umum Fraksi-Fraksi. Diantaranya yakni :

Menjawab Pandangan Umum Fraksi Golongan Karya
“Kami sependapat bahwa IPM merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumsel pada Tahun 2021 mencapai 70,24% dan merupakan tahun keempat status IPM kategori “tinggi” walaupun capaian Provinsi masih di bawah capaian Nasional sebesar 72,29%. IPM Sumsel sepanjang tahun 2015-2021 rata-rata tumbuh sebesar 0,73 persen per tahun. Tren Penurunan Kemiskinan di Sumsel juga mengalami perlambatan sejak September 2020 akibat Covid 19. Namun di tahun 2021, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 12.79% dari sebelumnya sebesar 12,98%.”

Menjawab Pandangan Umum Fraksi PDIP
“Terkait penambahan utang tahun 2021, merupakan kebijakan pendanaan Pemprov Sumsel melalui pinjaman jangka panjang dengan biaya murah yang akan dibayar secara bertahap, sedangkan penambahan utang jangka pendek berupa utang pihak ketiga terkait utang iuran jaminan kesehatan yang belum dibayar, akan menjadi perhatian Pemprov Sumsel. Terhadap Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp79,72 Miliar, dapat kami jelaskan bahwa komponen pembentuknya adalah saldo kas yang ada pada RKUD sebesar Rp32,8 Miliar, Bendahara SKPD/BLUD sebesar Rp45,8 Miliar, dan Bendahara BOS sebesar Rp1,1 Miliar.”

Menjawab Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra
“Terkait serapan belanja tidak maksimal, dapat kami sampaikan bahwa secara fisik seluruh belanja telah selesai sepenuhnya, namun karena keterbatasan kas, belanja tersebut tidak dapat dicatat sebagai kewajiban atau hutang dibayarkan, sehingga Pemprov yang akan dibayar pada tahun anggaran 2022.”

Menjawab Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat
“Terkait pengembangan kawasan di sekitar stasiun LRT, perlu diinformasikan bahwa penguasaan aset di stasiun LRT dan jalur trase merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan, namun Pemprov dapat bekerja sama dengan Kementerian, PT KAI, dan Pemerintah Kota Palembang dalam pengelolaannya. Tahapan untuk pengelolaan kawasan dimulai dengan studi desain kawasan, menyiapkan lembaga khusus pengelola, dan menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang kawasan dan lembaga pengelola kawasan.”

Berita Terkait :   Ketua DPRD Sumsel Apresiasi Prestasi Pusri

Menjawab Pandangan Umum Fraksi PKB
“Terkait Prioritas anggaran belanja untuk pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan kami sependapat dan telah mengalokasikan belanja wajib untuk fungsi pendidikan sebesar 30,3% dan untuk fungsi kesehatan sebesar 11, 27% dari APBD.”

Menjawab Pandangan Umum Fraksi Partai Nasdem
“Terhadap percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, Pemprov Sumsel telah melaksanakan penguatan sektor ekspor, hilirisasi, pemberdayaan UMKM, hingga mencari sumber pertumbuhan baru. Dalam pelaksanaannya, program kegiatan ini sudah berjalan dengan baik, namun perlu peningkatan, agar lebih optimal di tahun-tahun ke depan.”

Menjawab Pandangan Umum Fraksi PKS
“Sehubungan rencana penghapusan tenaga honorer tahun 2023, saat ini sedang melakukan pendataan dan pemetaan seluruh tenaga kerja Honorer yang bekerja di lingkungan Pemprov Sumsel. Selanjutnya adalah Penyusunan Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan untuk Jabatan yang akan diduduki oleh Tenaga Kerja Honorer. Hasil perhitungan Anjab ABK, diusulkan kepada Kementerian PAN dan RB untuk mendapatkan formasi PPPK, sehingga Tenaga Honorer Sumsel yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi PPPK.”

Menjawab Pandangan Umum Fraksi PAN
“Terkait stabilitas harga di pasar, Pemerintah melakukan pemantauan harga di pasar-pasar tradisional untuk menjaga stabilitas harga dan stok bahan pokok, terutama menjelang hari raya Idul Adha. Berdasarkan hasil pantauan, harga barang kebutuhan pokok relatif stabil, kecuali beberapa komoditi barang kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan seperti: daging dan telur Ayam yang disebabkan naiknya harga pakan ternak, komoditas cabai dan bawang Merah yang disebabkan gagal panen, sehingga pasokan dari petani berkurang. Dalam koordinasi hal pengawasan bahan berbahaya dilakukan dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan pemeriksaan rutin dan insidentil terhadap barang yang beredar di pasar.”

Menjawab Pandangan Umum Fraksi Hanura Perindo
“Terhadap pengelolaan utang jangka panjang, kami sampaikan bahwa pihak pemberi pinjaman mempunyai syarat yang ketat untuk pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman tersebut, sehingga dapat kami pastikan bahwa proses perencanaan, penatausahaan sampai pembayaran atas utang tersebut dilaksanakan tertib sesuai ketentuan yang berlaku.”

Selanjutnya, setelah pembacaan Jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi oleh Wakil Gubernur dan Fraksi-fraksi menerima Jawabannya, rapat paripurna diskors untuk melanjutkan pembahasan dimaksud pada Komisi-komisi yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 30 Juni 2022. (ohs/*)

Hj. Anita Noeringhati, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Bagikan Tulisan Ini :

About Tri Ricki

Kontributor MusiNews.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *