Sultan Baktiar Najamudin Apresiasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo Subianto
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Sultan B. Najamudin, menilai, wacana dan kajian pengusulan bakal Calon Presiden (Capres) melalui jalur independen atau non-partisan dalam sistem politik Indonesia, penting untuk diwacanakan oleh pembentuk undang-undang dan para akademisi hukum tata negara.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Sultan B. Najamudin, menilai, wacana dan kajian pengusulan bakal Calon Presiden (Capres) melalui jalur independen atau non-partisan dalam sistem politik Indonesia, penting untuk diwacanakan oleh pembentuk undang-undang dan para akademisi hukum tata negara.

Sultan Baktiar Najamudin Apresiasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo Subianto

MusiNews.id — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Sultan Baktiar Najamudin, mengapresiasi langkah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang ingin melakukan efesiensi anggaran belanja dalam sistem pemerintahan.

Menurutnya, efisiensi yang tepat, akan menghasilkan cukup anggaran untuk dibelanjakan pada program-program prioritas. Efisiensi adalah budaya yang harus dimulai dalam pemerintahan, untuk mencegah kebocoran anggaran pemerintah pusat dan daerah.

“Kami mengapresiasi dan mendukung penuh upaya presiden dalam mewujudkan efektivitas alokasi dan belanja pemerintah. Presiden memiliki pemahaman dan perhatian serius untuk memastikan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran pada program prioritas pemerintah.” ujar Sultan Baktiar Najamudin, melalui keterangan resminya, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025.

Berita Terkait :  Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Sultan B. Najamuddin : "Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi"

Ia mengakui, kebijakan efisiensi anggaran tersebut menjadi hal cukup menentukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden yang mencapai 81 persen, pada 100 pertamanya. Mungkin, untuk pertama kali dalam sejarah, seorang kepala pemerintahan Republik Indonesia melakukan terobosan yang sangat berani seperti ini.

“Kami berharap kepada semua kementerian dan lembaga, untuk menindaklanjuti kebijakan efisiensi presiden Prabowo itu. Penghematan yang dilakukan, akan menentukan kualitas penyelenggaraan Program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis.” tegasnya.

Meski demikian, mantan wakil gubernur Bengkulu itu meminta agar kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak menyebabkan performa birokrasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat, terganggu. Oleh karena itu, efisiensi yang tepat perlu diikuti dengan pendekatan inovasi dalam aktivitas pemerintahan.

Berita Terkait :  Nilai Putusan MK sudah Tepat dan Proporsional, Sultan B. Najamuddin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo-Gibran

“Efisiensi biasanya indentik dengan inovasi. Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengurangi kualitas pelayanan publik dan merugikan masyarakat.” pungkasnya. (qso)

Pemutihan Pajak Sumatera Selatan tahun 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *