Sultan Kritisi Pemerintah Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi
Pemutihan Pajak Sumatera Selatan tahun 2024
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan B Najamudin. (foto : sultanbnajamudin.com)
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan B Najamudin. (foto : sultanbnajamudin.com)

Sultan B. Najamudin Kritisi Cara Pemerintah Mempertahankan Angka Pertumbuhan Ekonomi

MusiNews.id, Jakarta — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Sultan B. Najamudin, mengkritisi cara Pemerintah mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi nasional dibatas 5 persen dengan membagikan Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino.

Menurutnya, bantalan sosial tidak memiliki kemampuan untuk menopang struktur ekonomi nasional secara permanen, bahkan dalam jangka menengah. Meskipun variabel Belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi.

“Bantalan sosial hanya menjadi obat bius bagi perekonomian yang sedang sakit akibat penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah sebaiknya fokus mengarahkan anggaran pada sektor produktif, khususnya sektor pertanian yang terdampak langsung El Nino.” ujar Sultan B. Najamudin melalui keterangan resminya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023.

Berita Terkait :  Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ajak Pemuda Bengkulu Berkolaborasi Menuju Indonesia Emas Tahun 2045

Memberikan insentif modal dan introduksi teknologi pada sektor riil, kata sosok yang akrab disapa Sultan itu, merupakan hal yang dibutuhkan dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional berbasis industri dan hilirisasi. Mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi yang rapuh dengan pendekatan bansos, sangat memberatkan APBN di tengah arus deindustrialisasi.

Pemerintah, sambungnya, patut mewaspadai menurunnya sumbangan sektor industri pengolahan atau manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tercatat hingga akhir 2022 hanya sebesar 18,34% dibandingkan pada kuartal I-2014 sebesar 21,26%.

“Kami sangat memahami bahwa Pertumbuhan Ekonomi nasional mengalami koreksi akibat efek domino ekonomi global dan fenomena El Nino. Namun masyarakat justru sedang menunggu pendekatan kebijakan yang sistematis dan berdampak luas pada perekonomian dalam jangka panjang.” terang mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Berita Terkait :  Ketua DPD RI Paparkan Lima Langkah Nyata Atasi Kesenjangan Sosial Antar-Wilayah

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, membeberkan alasan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menggelontorkan Bansos menjelang 2024.

Ia lantas menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun ke 4,94 persen di kuartal III 2023 ini. Menurutnya, kehadiran paket bantuan ekonomi menjadi makin penting demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2023.

Sri Mulyani menyebut, dengan adanya Bansos beras hingga BLT, setidaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia secara setahun bisa terjaga di 5,04 persen. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *