MusiNews.id – Dinamika rencana pengadaan mobil dinas serta pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan senilai total Rp7,9 miliar dalam RAPBD 2026 menuai sorotan tajam. Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Sumsel, H. Chairul S. Matdiah, meminta masyarakat untuk melihat secara jernih dan tidak terjebak dalam prasangka negatif.
H. Chairul S. Matdiah menegaskan bahwa angka Rp4,94 miliar untuk kendaraan dan Rp3 miliar untuk pakaian dinas tersebut barulah sebatas pagu anggaran atau plafon tertinggi. Dalam mekanisme keuangan daerah, angka ini adalah batas maksimal yang disediakan, namun bukan berarti seluruhnya akan dihabiskan begitu saja.
“Masyarakat perlu paham, realisasi belanja seringkali jauh di bawah pagu. Bisa saja nanti realisasinya tidak sampai Rp1 miliar, dan sisanya akan kembali ke kas daerah sebagai SILPA,” ujar Chairul saat jumpa pers di Palembang, pada Jumat (17/04/2026).
Topografi Sumsel Tak Bisa Disamakan dengan Jawa
Menjawab kritik soal penggunaan helikopter dan fasilitas mewah, Chairul menekankan pentingnya menggunakan logika dan wawasan tentang wilayah. Menurutnya, wilayah Sumatera Selatan memiliki tantangan geografis yang sangat berat dibandingkan provinsi di Pulau Jawa.
Di Jawa Barat, jarak antar kabupaten mungkin hanya ditempuh dalam satu jam, namun di Sumsel, perjalanan antar daerah bisa memakan waktu 4 hingga 8 jam. Kendaraan operasional yang prima dan penggunaan helikopter dalam kondisi mendesak adalah kebutuhan mutlak untuk memastikan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat secara cepat.
“Mana mungkin menempuh perjalanan darat dari Lubuklinggau ke Prabumulih dalam jeda 2 jam untuk dua acara resmi? Inilah mengapa logika harus dikedepankan, bukan sekadar berpikir negatif,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Wibawa Gubernur Sebagai Wajah Provinsi
Terkait anggaran pakaian dinas senilai Rp3 miliar, DPRD menilai hal tersebut berkaitan erat dengan standar protokoler dan representasi daerah. Sebagai “wajah” dari Sumatera Selatan dalam agenda nasional maupun internasional, penampilan pimpinan daerah harus menjaga citra dan kewibawaan provinsi.
H. Chairul S. Matdiah menjamin bahwa DPRD Sumsel akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar setiap rupiah yang dibelanjakan berjalan transparan melalui sistem e-katalog. Tujuan utamanya adalah memastikan sarana tersebut benar-benar menunjang produktivitas eksekutif dalam membangun daerah.
Ia mengimbau publik agar lebih mendalami prosedur perencanaan anggaran sebelum memberikan opini. Dengan sistem yang akuntabel, pemerintah berkomitmen agar fasilitas negara tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan bagi seluruh warga Sumatera Selatan. (tri)
