MusiNews.id, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan, Hj. Eva Susanti, S.E., M.M., kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap persoalan lingkungan dan kebencanaan di daerah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komite II DPD RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang digelar di Jakarta, Selasa (4/11/2025), Eva menyuarakan aspirasi masyarakat Sumsel terkait persoalan banjir di kawasan Sungai Musi, khususnya di wilayah Gandus, Kota Palembang.
Dalam rapat tersebut, Eva menyampaikan bahwa banjir yang melanda wilayah bantaran Sungai Musi sudah menjadi permasalahan rutin yang dirasakan masyarakat setiap musim hujan. Kondisi ini menurutnya sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian serius dari BNPB serta pemerintah daerah.
“Saya ingin sedikit menyampaikan keluhan dari masyarakat Sumatera Selatan, khususnya di daerah Gandus, Palembang. Sungai Musi adalah kebanggaan kami, tetapi di sisi lain, wilayah di sepanjang sungai ini sering menjadi langganan banjir, terutama saat musim hujan tiba,” ungkap senator asal Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin tersebut.
Eva menuturkan, setiap kali banjir datang, banyak warga yang mengalami kerugian materi maupun nonmateri. Ia mengaku sering menerima laporan dan keluhan masyarakat terkait kondisi tersebut. Namun, sebagai anggota DPD RI yang tidak memiliki kewenangan anggaran, ia hanya bisa memberikan bantuan sosial secara pribadi.
“Kami di DPD sering mendapat keluhan masyarakat, dan kalau pun turun langsung, kami sebatas bisa menyalurkan bantuan sembako. Tapi masyarakat tentu berharap ada solusi jangka panjang dari pemerintah dan BNPB,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Eva juga mendorong BNPB untuk meningkatkan koordinasi dengan BNPB Provinsi Sumsel dan pemerintah daerah guna merumuskan langkah konkret dalam mengatasi banjir di kawasan bantaran Sungai Musi. Ia menilai perlu adanya program pencegahan yang lebih sistematis agar masyarakat tidak terus menjadi korban banjir musiman setiap tahun.
“Kami berharap BNPB bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mencari solusi yang berkelanjutan, bukan hanya reaktif saat bencana terjadi,” tegasnya.
Selain isu banjir, Eva juga menyoroti pelaksanaan apel simulasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah dilakukan di Sumsel pada Juli 2025. Ia menanyakan sejauh mana tindak lanjut dari kegiatan tersebut dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di daerah rawan karhutla.
“Apel simulasi karhutla sudah dilaksanakan, tapi kami ingin tahu sejauh mana hasil dan evaluasinya. Jangan sampai hanya seremonial tanpa langkah nyata,” tambahnya.
Melalui forum tersebut, Eva berharap pemerintah pusat melalui BNPB dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap Sumatera Selatan, baik dalam hal penanganan banjir, karhutla, maupun kesiapsiagaan bencana lainnya. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga dan perencanaan berbasis daerah sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Sumsel. (*)
