Pj Gubernur Agus Fatoni Hadiri Rakorsus Antisipasi Karhutla Bersama Sejumlah Menteri
Pemutihan Pajak Sumatera Selatan tahun 2024
Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Pj Gubernur Agus Fatoni Hadiri Rakorsus Antisipasi Karhutla Bersama Sejumlah Menteri

MusiNews.id, Jakarta –Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah menteri Republik Indonesia (RI), di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga para pimpinan lembaga/badan, serta diikuti Kepala Daerah yang wilayahnya berpotensi terjadi karhutla.

Rakorsus dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.

Melalui kesempatan ini, Pj Gubernur Sums Agus Fatoni memaparkan langkah-langkah dan program penanganan karhutla yang dilakukan Pemprov Sumsel.

Dia juga optimis Pemprov Sumsel ke depannya akan lebih baik lagi dalam penanganan bencana tersebut.

“Nah tahun ini kita tetap melakukan langkah-langkah seperti pada tahun lalu, meniru pola pada tahun lalu dengan tetap meningkatkan dan mengoptimalkan sejak awal sehingga penanganannya bisa lebih efektif lagi,” jelas Fatoni.

Berita Terkait :  Sekda Sumsel Pimpin Rapat Pemantapan Puncak Hari UMKM Nasional Tahun 2024

“Tahun lalu kita mendapatkan apresiasi dari KLHK dalam penanganan karhutla, untuk itu tahun ini tentu kita akan lebih baik,” sambungnya.

Kemudian, Fatoni juga menyampaikan rekomendasi bagi pemerintah pusat terkait penanganan karhutla. Terutama terkait strategi, rencana, persiapan personel dan anggaran penanganan bencana.

“Tadi kita ada sampaikan pula rekomendasi yang perlu strategi dan rencana yang baik melalui penyiapan anggaran, penyiapan personil, kemudian sarana prasarana, termasuk koordinasi di semua stakeholder yang ada harus diperkuat,” ucap Fatoni.

Sementara itu, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut adanya prediksi fenomena El Nino masih akan berlanjut hingga akhir lalu.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh provinsi paling rawan karhutla segera mengambil langkah masif guna meminimalisir dampak bencana tersebut.

“Menyikapi karhutla dan El Nino tahun ini yang diprediksi masih akan terjadi hingga akhir tahun. Maka kita harus mengambil langkah lebih masif sehingga kita menegaskan kembali komitmen seluruh kementerian lembaga untuk semakin meningkatkan kerjasama dan saling bahu membahu dalam peningkatan upaya penanggulangan karhutla,” kata Menko Polhukam.

Berdasarkan prediksi BMKG musim kemarau akan terjadi pada bulan Juni-Juli namun masih normal.

Berita Terkait :  Gubernur Herman Deru Resmikan 46 Kegiatan Infrastruktur di Musi Rawas

Sedangkan pada bulan Maret masih akan terjadi hujan dan curah hujan pada bulan April masih terjadi.

Oleh karena itu, Menko Polhukam mengingatkan kepala daerah yang wilayahnya berpotensi karhutla agar lebih waspada dan siaga darurat sejak awal.

“Pada bulan Mei curah hujan akan berkurang di Sumatera. Pada bulan Juni, Juli, Agustus, September harap diwaspadai akan terjadi potensi karhutla di Sumsel, Riau, Kalteng. Untuk Jawa-Bali-NTB musim kering akan lebih dulu terjadi,” ucap Menko Polhukam.

“Bagi para kepala daerah segera lakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di lapangan agar upaya penanggulangan karhutla selaras dengan pemerintah daerah setempat.

Berikan juga pendampingan bagi masyarakat petani tentang teknologi dan sosialisasi karhutla,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi masukan agar dalam penanganan karhutla selain pencegahan yang perlu mendapat perhatian adalah mitigasi pemadaman dan penanganan pasca bencana.

“Pemerintah daerah perlu membuat regulasi penanggulangan bencana, perencanaan anggaran, dan perluasan BPBD hingga ke daerah-daerah,” ucap Mendagri.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *