MusiNews,id, Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti kebijakan pusat terkait wacana penerapan sistem kerja Work From Home (WFH) sebagai langkah efisiensi energi nasional.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, saat menghadiri Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumsel yang berlangsung di Ruang Rapat Banggar DPRD Sumsel, Senin (30/3/2026).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, membahas penyusunan agenda strategis kegiatan legislatif untuk periode Maret hingga Juni 2026, sekaligus menyoroti isu nasional yang berdampak pada daerah.
WFH Jadi Sorotan dalam Rapat
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto, mengangkat pertanyaan terkait kesiapan pemerintah daerah menghadapi rencana penerapan WFH yang diinisiasi pemerintah pusat sebagai upaya penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menanggapi hal itu, Edward Candra menegaskan bahwa Pemprov Sumsel pada prinsipnya siap mengikuti kebijakan pusat. Ia menyebut langkah tersebut sebagai respons rasional terhadap dinamika geopolitik global yang berpengaruh pada stabilitas energi nasional.
“Kita masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan WFH ini. Namun pada prinsipnya, daerah siap menjalankan kebijakan tersebut demi efisiensi energi,” ujarnya.
Pelayanan Publik Dipastikan Tidak Terganggu
Meski demikian, Edward menekankan bahwa penerapan WFH nantinya tidak akan mengganggu sektor pelayanan publik. Unit kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat akan tetap beroperasi seperti biasa.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal. Untuk unit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetap diwajibkan memberikan layanan secara normal,” tegasnya.
Sinkronisasi Program Jadi Fokus
Selain membahas kebijakan WFH, rapat Bamus juga difokuskan pada sinkronisasi agenda antara pihak eksekutif dan legislatif. Penyesuaian jadwal ini diharapkan mampu memastikan program-program strategis daerah tetap berjalan sesuai target.
Dengan koordinasi yang semakin solid, DPRD dan Pemprov Sumsel optimistis pembangunan daerah dapat terus berjalan efektif hingga pertengahan tahun 2026.*
