Sementara itu, Ketua DPD RI bertanya tentang tanggapan Anies terhadap kajian akademik DPD Republik Indonesia mengenai wacana kembali kepada UUD 1945, Naskah Asli, dan proposal kenegaraan DPD.
“Kami ingin tahu kajian dan pandangan Saudara terhadap kelima Proposal Kenegaraan DPD Republik Indonesia, terutama dalam konteks untuk memastikan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia sesuai Pancasila.” tanya LaNyalla kepada Anies.
Mendapati pertanyaan itu, Anies menjawab bahwa diperlukan ruang dialog yang lengkap dan melibatkan seluruh stakeholder bangsa. “Kami melihat keputusan besar yang ada dampaknya dalam kehidupan bernegara, jangan sampai diputuskan dalam tempo sesingkatnya, lalu diperdebatkan tanpa ada ujungnya. Maka harus dikaji secara komprehensif. Itu juga kritik kami terhadap IKN.” jelas Anies.
Dikatakannya, di dunia ini ada 560 definisi demokrasi. Demokrasi yang kita bayangkan bisa saja berbeda dalam pandangan orang atau kelompok lainnya. “Ketika kita merumuskan sistem demokrasi, maka kita perlu melibatkan banyak unsur dan perlu waktu cukup untuk membahasnya. Sehingga, hasil yang nanti dirumuskan, sebagaimana yang diinginkan Ketua DPD itu sudah matang. Kami melihat esensinya harus berorientasi pada penuntasan janji kemerdekaan, amanat konstitusi dan sejalan dengan penuntasan PR kesejahteraan rakyat,” jabar Anies.
Ia meminta agar wacana yang digulirkan DPD Republik Indonesia untuk diberikan ruang perdebatan yang cukup, agar keputusannya tidak elitis dan mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat.
Menjawab pertanyaan Wakil Ketua I DPD RI, Anies menyebut akan membangun kepulauan dengan konsep kepulauan. “Antara daratan dan kepulauan, tentu harus ada perlakuan berbeda. Negara harus berani berinvestasi terhadap hal itu. Sebab, negara tidak berdagang dengan rakyat. Tidak ada untung rugi antara negara-rakyat.” tegasnya.
Selanjutnya, menjawab pertanyaan Wakil Ketua II DPD, Anies menyebut harus memperbaiki dari akarnya. “Gejalanya yang nampak, mana anggaran beban daerah dan mana beban pusat. Itulah pentingnya agar kita mengoreksi kembali postur anggaran dan programnya.” ucapnya (*)
