LaNyalla Minta Pemerintah Tidak Tempuh Kenaikan BBM Subsidi
Pemutihan Pajak Sumatera Selatan tahun 2024
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan closing statement Penyampaian Maklumat Dewan Presidium Konstitusi di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023. (foto : dpd.go.id)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan closing statement Penyampaian Maklumat Dewan Presidium Konstitusi di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023. (foto : dpd.go.id)

Harga Minyak di atas Asumsi Makro APBN, LaNyalla Minta Pemerintah Tidak Tempuh Kenaikan BBM Subsidi

MusiNews.id, Surabaya — Imbas konflik di Timur Tengah menyusul ketegangan militer antara Iran dan Israel, diprediksi akan menaikkan harga minyak mentah dunia. Bahkan, kenaikan tersebut diperkirakan bisa jauh melampaui USD 82 per barel, sesuai asumsi yang dipatok APBN. Hal itu menjadi perhatian tersendiri  bagi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Akibatnya, subsidi di sektor energi, terutama BBM, akan meningkat, dan menjadi beban baru fiskal Indonesia. Sejumlah ekonom menilai, kenaikan harga BBM Subsidi akan sulit dielakkan bila kenaikan harga minyak mentah dunia berlangsung dalam waktu yang lama.

“Saya meminta pemerintah untuk tidak mengambil langkah menaikkan harga BBM Subsidi. Karena timing sangat tidak tepat bagi kondisi ekonomi masyarakat di lapis bawah dan menengah. Karena Maret kemarin puasa, April lebaran, Mei anak sekolah ujian, dan Juni pendaftaran sekolah, belum lagi Juli Idul Adha. Ini sudah menjadi beban berat bagi masyarakat. Jangan ditambah kenaikan BBM.” tukas LaNyalla Mahmud Mattalitti, hari Selasa tanggal 16 April 2024.

Berita Terkait :  JLS Jatim 23 Tahun Tidak Selesai., Ketua DPD RI : "Harus Dipercepat"

Dikatakan LaNyalla, sapaan akrabnya, momen Ramadan dan Lebaran, lazimnya masyarakat Indonesia meningkatkan spending belanja mereka. Apalagi mereka yang mudik, tentu ada cost transportasi yang relatif besar. “Setelah kembali dari mudik, masyarakat dihadapkan kepada agenda pendidikan anak, mulai dari ujian akhir dan pendaftaran siswa baru atau kenaikan kelas. Jadi, pemerintah harus memperhatikan soal ini secara serius.” imbuhnya.

LaNyalla mengusulkan agar pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, melakukan penyesuaian atau pengalihan alokasi anggaran program kementerian yang masih bisa ditunda, untuk membiayai imbas kenaikan harga minyak dunia, bila berlangsung dalam durasi yang lama.

Berita Terkait :  Regenerasi Petani Lambat, Ketua DPD RI: Pekerjaan Serius Jatim sebagai Lumbung Padi

“Kami menyadari bahwa lifting minyak Indonesia jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor kita sudah di atas lifting. Tetapi, tugas pemerintah mencari jalan keluar yang berorientasi kepada tujuan negara, salah satunya melindungi rakyat, terutama mereka yang harus dilindungi.” tandasnya. (ohs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *