MusiNews.id, Palembang — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyoroti ketimpangan infrastruktur dan kebutuhan dukungan pusat dalam Forum Akselerator Negeri, isu yang berdampak langsung pada pembangunan dan layanan masyarakat di daerah.
Forum Akselerator Negeri yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Ballroom Hotel Wyndham OPI Jakabaring, Sabtu (25/4/2026), menjadi ruang penting bagi para kepala daerah se-Sumatera untuk menyampaikan aspirasi.
Herman Deru menilai forum ini bukan sekadar agenda formal, tetapi wadah strategis untuk menyerap arahan langsung dari pemerintah pusat sekaligus berdiskusi lintas daerah.
“Kegiatan ini sangat positif, karena di sini kita mendengarkan arahan dan masukan dari Wamendagri, lalu kita diskusikan bersama,” ujarnya.
Forum Akselerator Negeri Sumatera Selatan Jadi Ruang Aspirasi
Menurutnya, forum ini memberi ruang bagi kepala daerah untuk berimprovisasi dalam mengelola potensi wilayah masing-masing, namun tetap dalam koridor aturan pusat.
Ia menegaskan, daerah tidak bisa sembarangan membuat kebijakan hanya demi meningkatkan pendapatan tanpa dasar hukum yang jelas.
“Dana bagi hasil, DAU, dan lainnya, tentu kami berharap ada solusi dari pemerintah pusat,” katanya.
Ketimpangan Infrastruktur Jadi Sorotan
Herman Deru juga menyoroti perbedaan kondisi antara Sumatera dan Pulau Jawa, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur.
Dengan wilayah yang luas, Sumatera menghadapi tantangan lebih besar, sementara tuntutan masyarakat terhadap pembangunan terus meningkat.
Kalau kamu tinggal di Sumsel, kondisi ini pasti terasa—mulai dari akses jalan hingga layanan publik yang belum merata.
Ia berharap Kemendagri dapat menghadirkan solusi konkret agar daerah tetap mampu memberikan pelayanan optimal.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut forum ini memang difokuskan untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah.
“Forum ini menjadi ruang untuk memastikan visi nasional bisa terakselerasi hingga ke daerah,” ujarnya.
Pendekatan kewilayahan, khususnya di Sumatera, menjadi perhatian utama, termasuk penguatan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. (tri)
