Pj Gubernur Sumsel Terima Tim Reses Komisi II DPR RI

MusiNews.id, PALEMBANG – Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi menghadiri Rapat Tim Reses Komisi II DPR RI dalam rangka Pengawasan Transfer Dana Pusat ke Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanahan dan Tata Ruang di Auditorium Graha Bina Praja, Jumat, (13/12/2024).

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi memaparkan beberapa hal yang terkait dengan lingkup kerja reses Komisi II DPR RI antara lain tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah di Sumsel yang memiliki rasional kapasitas fisikal kategori sedang per 11 desember 2024.

Selain itu, Elen juga menjelaskan Sumsel telah menerima DIPA dari Kemenkeu yang mengalami peningkatan TKD senilai Rp. 1, 7 Triliun. Dan pelaksanaan Pilkada di Sumsel terlaksana dengan baik dan tidak konflik.

“Alhamdulillah, Sumsel tetap mempertahankan gelarnya sebagai daerah yang zero konflik terutama di masa pilkada,” ujarnya.

Lanjutnya, Tingkat Ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan III-2024 juga sangat baik dan mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 (y-on-y). Dan Sumsel juga menjadi salah satu Provinsi terbaik dalam pengendalian inflasi dan penanganan stunting.

“Kami mohon arahan dan bimbingan dari komisi II DPR II dalam pelaksanaan berbagai program kerja di Pemprov Sumsel terutama yang terkait dengan lingkup kerja Komisi II DPR RI,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, ungkapkan tujuan pihaknya melakukan kunjungan ini yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap 2 hal yaitu rangka Pengawasan Transfer Dana Pusat ke Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanahan dan Tata Ruang.

“DPR RI diberikan amanat untuk melakukan pengawasan pada proses Transfer ke Daerah (TKD). Saat ini Komisi II bersinergi untuk melakukan pengawasan secara politik dan data yang ada juga akan kami sinkronkan dengan BPK,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini dilakukan untuk mensinkronisasi data yang diterima dan yang ada di lapangan. Ia ingin sinkronisasi data dapat dilakukan dalam masa reses atau diluar masa reses. “Dengan itu kami berharap efisiensi dan efektivitas Pemerintah daerah bisa dicapai dengan baik,”ungkapnya

Selain itu, pihaknya juga akan mengevaluasi pertanahan dan tata ruang Provinsi Sumsel pada lahan kebun sawit yang tidak memiliki surat Hak Guna Usaha.

Turut hadir Para Kepala OPD Sumsel.*