MusiNews.id, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumsel, terus menyiapkan berbagai strategi dalam pengendalian inflasi utamanya menjelang hari besar Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.
Untuk menghadapi momen Nataru Pemprov Sumsel bersama Bank Indonesia (BI) perwakilan Kali ini menggelar High Level Meeting (HLM) dan Capacity TPID se Sumsel. Kegiatan dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni yang juga bertindak selaku Ketua Umum TPID Sumsel bertempat di Ballroom Hotel Santika Premiere Palembang, Kamis (9/11/2023).
HLM dan Capacity TPID se Sumsel tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel S.A. Supriono dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumsel, Ricky Perdana Gozali, Bupati/Walikota serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumsel.
Dalam arahannya, Fatoni menghimbau seluruh kepala daerah di Sumsel untuk melihat dan mengetahui secara langsung pengaruh inflasi di masing-masing daerah.
“Masing-masing kepala daerah perlu melihat pengaruh inflasi di masing-masing daerahnya, ini menjadi atensi khusus dan utama kita karena ini menyangkut hajat orang banyak, menyangkut ekonomi kita dan menjadi penilaian juga pemerintah pusat,” kata Fatoni.
Selain itu, Fatoni minta kepala daerah melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok pangan serta meminta seluruh pemangku kepentingan mensosialisasikan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) kepada masyarakat.
“Kita jangan hanya bekerja dibalik layar namun kita juga perlu untuk langsung terjun ke lapangan memastikan ketersediaan stok pangan dan bahan penting kita cukup, juga kita himbau masyarakat untuk melakukan gerakan tanam mandiri secara masif,” ujarnya.
Tidak hanya itu, dirinya juga mengarahkan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumsel melakukan operasi pasar secara masif dan sidak kepada distributor pagan. Hal itu ia pinta agar tidak terjadi kecurangan yang mempengaruhi stabilitas harga.
“Sesekali kita perlu melakukan sidak di pasar dan distributor jangan sampai ada distributor yang bermain-main ataupun penimbunan sehingga mengganggu kestabilan harga, ini bisa dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian apabila terjadi pelanggaran itu langsung bisa dilakukan penindakan,” imbuhnya.
“Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk ketersediaan pasokan, dilihat mana saja daerah yang kurang pasokan dan daerah mana yang pasokannya berlebih ini didiskusikan melalui kerjasama antar daerah,” tambahnya.
Lebih jauh Fatoni mengatakan, untuk menunjang kestabilan inflasi di Sumsel tentu memerlukan anggaran yang cukup. Oleh karena itu, Fatoni mengatakan dana anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang memang diperuntukan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
“Menyediakan dan memberikan anggarannya yang cukup untuk pengendalian inflasi ini, gunakan BTT karena dana ini bisa digunakan untuk penanganan inflasi karena ini aturannya sangat jelas. Saya minta kepala daerah memahami betul Pasal 69 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 dan tolong dijelaskan kepada OPD,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumsel, Ricky Perdana Gozali dalam laporannya menjelaskan Inflasi umum di Sumsel pada keseluruhan tahun diperkirakan berada pada kisaran target inflasi nasional sebesar 3,0 kurang lebih 1 persen. Melandasinya tekanan inflasi 2023 diperkirakan sejalan dengan melandasinya inflasi volatile food, core inflation dan administered price.
“Melandasinya inflasi volatile food seiring dengan berbagai program pengendalian inflasi Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP) sehingga pasokan dan produksi semakin terjaga tekanan inflasi tahun 2023 dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan masyarakat seiring peningkatan UMP ditengah pencabutan pembatasan aktivitas yang mendorong peningkatan konsumsi serta implementasi kenaikan tarif cukai rokok,” jelas Ricky.
Pada volatile food, Ricky mengatakan melandasinya inflasi dipengaruhi juga oleh Program Pemerintah Daerah melalui GSMP, Sinergi TPID, GNPIP, optimalisasi pasar murah, gerakan tanam, digital farming dan inovasi alsintan.
“Berdasarkan pantauan harga terhadap komoditas cabai merah, cabai rawit, gula pasir, bawang merah perlu diwaspadai kenaikan harganya. Sementara itu, untuk harga komoditas beras, minyak goreng, daging sapi stabil, sedangkan untuk komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang putih mengalami penurunan,” paparnya.*