MusiNews.id, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, secara resmi mengukuhkan Heni Sri Wahyuni, S.Kom., M.T.I. sebagai Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang. Acara pengukuhan ini berlangsung di Griya Agung Palembang. Selasa (22/7/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru mengucapkan selamat bergabung kepada Heni Sri Wahyuni di wilayah Sumbagsel.
Ia menekankan bahwa BKN merupakan mitra sejati bagi pemerintah daerah, khususnya dalam mengatasi berbagai kendala terkait tata kelola kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Ada beberapa hal yang menjadi kendala, yakni SDM, khususnya daerah pemekaran yang sangat kekurangan tenaga sehingga menjadi kendala dalam tata kelola pemerintahan,” ungkap Herman Deru.
Ia juga menyoroti masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berharap agar alokasinya lebih diperjelas sehingga tidak terlalu membebani anggaran pemerintah daerah. Selain itu, Gubernur juga mengharapkan adanya pertimbangan dan perhatian terhadap penempatan tugas PPPK di wilayah-wilayah yang membutuhkan.
Wakil Kepala BKN RI, Haryomo Dwi Putranto, menjelaskan bahwa Kantor Regional VII BKN Palembang memiliki beban kerja tertinggi kedua setelah Makassar. Wilayah ini melayani sebanyak 320.804 pegawai ASN yang tersebar di empat provinsi: Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi.
“Tentu tugas ini tidak mudah, butuh sinergi dan kolaborasi. Pemerintah telah mencanangkan rencana aksi yang membangun tata kelola yang efektif dan efisien,” ujar Haryomo Dwi Putranto.
Ia menjelaskan bahwa BKN telah melaksanakan tata kelola ASN dengan baik melalui PPPK, termasuk perekrutan PPPK tahap 1 dan tahap 2, serta program digitalisasi.
“Ke depannya, ASN sebagai mesin birokrasi harus mampu mewujudkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yang harus didukung oleh ASN yang kompeten dan mampu mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerahnya,” ungkapnya.
Haryomo Dwi Putranto juga menerangkan bahwa BKN saat ini sedang gencar melakukan digitalisasi manajemen ASN. Hal ini bertujuan agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepegawaian yang efektif, efisien, objektif, dan akuntabel.
Turut hadir para Forkopimda dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.*
