MusiNews.id, Muba — harapan masyarakat Kecamatan Lalan untuk kembali memiliki akses penghubung yang layak semakin dekat terwujud setelah Sertifikat Persetujuan Desain Jembatan P6 Lalan resmi diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum. Dokumen ini menjadi dasar penting sebelum pembangunan kembali jembatan yang ambruk pada 2024 itu dimulai.
Sertifikat tersebut diterima langsung Bupati Musi Banyuasin H M Toha Tohet SH dari Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Kementerian PU, Armen Ade Kristi, di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Rabu (3/6/2026).
Toha menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU yang telah menyelesaikan proses persetujuan desain. Menurutnya, keberadaan Jembatan P6 Lalan sangat dibutuhkan masyarakat karena menjadi akses utama untuk menunjang pendidikan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi warga.
“Yang terpenting masyarakat membutuhkan jembatan ini untuk sekolah dan aktivitas perekonomian. Kami berharap pembangunan berjalan lancar, aman, dan selesai sesuai target,” ujar Toha.
Jembatan P6 Lalan Jadi Harapan Warga
Bagi warga Lalan, keberadaan jembatan ini bukan sekadar proyek infrastruktur. Jembatan tersebut menjadi jalur vital yang menghubungkan aktivitas sehari-hari masyarakat.
Karena itu, kabar terbitnya sertifikat desain menjadi angin segar setelah masyarakat menunggu sejak insiden ambruknya jembatan akibat ditabrak tugboat penarik tongkang batu bara pada Agustus 2024 lalu.
Toha juga mengingatkan kontraktor agar mengutamakan keselamatan kerja dan kualitas konstruksi. Ia berharap desain baru yang telah disetujui mampu memberikan tingkat keamanan yang lebih baik sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Desain Baru Lebih Tinggi dan Lebih Aman
Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Kementerian PU Armen Ade Kristi menjelaskan bahwa persetujuan desain telah melalui pembahasan teknis sejak Maret 2025.
Dalam rancangan terbaru, tinggi jembatan ditingkatkan dari 8,5 meter menjadi 10,6 meter. Sementara lebar bentang bersih diperluas dari 80 meter menjadi 140 meter guna meningkatkan keselamatan serta kelancaran lalu lintas sungai.
Menurut Armen, penerbitan sertifikat ini merupakan langkah awal sebelum tahapan konstruksi dilaksanakan. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diminta menjaga kualitas pekerjaan agar proyek berjalan sesuai standar dan terhindar dari kendala yang berpotensi memengaruhi biaya maupun waktu penyelesaian.
“Kami siap memberikan pendampingan apabila diperlukan selama proses pembangunan berlangsung,” katanya.
Pemkab Muba Siapkan Pengawasan Intensif
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Muba Rudianto ST menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pengawasan secara intensif selama proses pembangunan berlangsung.
Langkah tersebut dilakukan agar pekerjaan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan sekaligus mendukung percepatan pembangunan di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Muba juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan infrastruktur lain di Musi Banyuasin. Menurutnya, masih banyak ruas jalan dan fasilitas pendukung yang membutuhkan perhatian, sementara kemampuan pembiayaan daerah melalui APBD masih terbatas. (tri)
