Sedangkan Ketua DPD Republik Indonesia, LaNyalla Mahmud Mattalitti, bertanya tentang Azas dan Sistem Bernegara Pancasila. Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono, tentang Kepulauan dan Maritim, dan Wakil Ketua II DPD RI, Mahyudin, tentang Keadilan Fiskal antara Pusat dan Daerah.
Menjawab pertanyaan Komite I, Anies menjelaskan semua itu berangkat dari tujuan kita melakukan desentralisasi, yang dimulai pada tahun 1999. Saat itu, kata dia, Indonesia berada pada situasi unik, di mana sentralisasi terjadi dengan dengan kuat.
“Kemudian kita melakukan demokratisasi. Tidak banyak negara di dunia yang melakukan demokratisasi di pusat dan pada saat bersamaan devolusi di daerah. Sebab, kapasitas pusat tidak memungkinkan melakukan delivery ke tingkat lokal, ketika masih terpusat.” ujar dia.
Tujuannya, kata Anies, agar pelayanan lebih cepat, pun halnya dengan aspirasi yang cepat terserap. Jarak antara rakyat dan pengelola anggaran, menjadi lebih dekat.
Di sisi lain, Anies melihat soal Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan dua hal. Apabila landasannya teknokratis, maka hal itu layak untuk dikembangkan. “Tetapi bila landasannya adalah karena konstelasi politik elit lokal yang tidak bisa dipersatukan, maka DOB tidak layak untuk dikembangkan.” papar Anies.
Menjawab pertanyaan Komite II, Anies menyebut pentingnya menjalankan amanat konstitusi. “Rujukannya itu. Prinsip pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia berbeda dengan negara lain, di mana korporasi harus mentaati konstitusi. Tapi yang terjadi, kebijakan dibuat agar korporasi mau bekerja di sini.” ujarnya.
Oleh karenanya, Anies menilai pengelolaan Sumber Daya Alam harus dikembalikan kepada kepada prinsip konstitusi.
