Edward Candra : "Diperlukan Koordinasi, Pengawasan, Fasilitasi, dalam Menjalankan Sinkronisasi Perda"
Pemutihan Pajak Sumatera Selatan tahun 2024
Edward Candra hadiri rapat inventarisasi peraturan kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumsel tahun 2024 yang diselengarakan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel. Bertempat di Swarna Dwipa Palembang, Rabu (23/10/2024).
Edward Candra hadiri rapat inventarisasi peraturan kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumsel tahun 2024 yang diselengarakan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel. Bertempat di Swarna Dwipa Palembang, Rabu (23/10/2024).

Edward Candra : “Diperlukan Koordinasi, Pengawasan, Fasilitasi, dalam Menjalankan Sinkronisasi Perda”

MusiNews.id, PALEMBANG – Sekretaris Daerah Prov Sumsel Edward Candra hadiri rapat inventarisasi peraturan kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumsel tahun 2024 yang diselengarakan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel. Bertempat di Swarna Dwipa Palembang, Rabu (23/10/2024).

Edward Candra menyampaikan Rapat Inventarisasi Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 merupakan kegiatan untuk mengetahui dan menginventarisasi penerapan peraturan perundang-undangan daerah terkait dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berita Terkait :  Pj Gubernur Sumsel Hadiri Rakor Pj Kepala Daerah Dipimpin Presiden RI di Jakarta

“Ada berapa hal penting dalam menjalankan sinkronisasi peraturan daerah yakni koordinasi, pengawasan, fasilitasi, dan juga Inventarisasi ini bukan hanya mempercepat proses pembuatan formulasi sebuah peraturan namun juga bagaimana mengevaluasi implementasi peraturan tersebut “ungkapnya

Sementara itu Kepala Biro Hukum dan Ham Setda Sumsel Dedi Harapan menyampaikan dengan terselenggaranya kegiatan ini berharap terlaksananya pengawasan terhadap rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota guna mewujudkan tertib administrasi, penyelenggaraan pembangunan, pelayanan umum dan kegiatan masyarakat.

“Ini bertujuan untuk sinkronisasi kebijakan yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota dan sinergitas dalam melaksanakan pengawasan terhadap Rancangan peraturan kepala daerah kab/kota”ungkapnya

Berita Terkait :  Pj Gubernur Sumsel Fatoni Bersama 1000 Anak Yatim Sumsel Doakan Palestina

Turut Hadir Para Kepala Biro Hukum dan Ham Kab/kota se Provinsi Sumsel.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *