DPD RI Kawal Pemenuhan Fasilitas SMP Negeri 10 Manokwari

MUSINEWS.ID — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, menggelar kunjungan reses di SMP Negeri 10 Manokwari pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi secara langsung, meninjau kondisi sekolah pascarevitalisasi, serta mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi para tenaga pendidik.

Sejumlah persoalan utama yang mengemuka dalam dialog tersebut meliputi minimnya fasilitas laboratorium IPA, keterbatasan perangkat komputer, perlunya rehabilitasi sarana pendukung, evaluasi penerima bantuan pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan guru.

Kelengkapan Fasilitas Laboratorium dan Solusi Perangkat Komputer

Pihak sekolah menjelaskan bahwa program revitalisasi fisik bangunan telah menyelesaikan perbaikan ruang kelas, toilet, dan gedung laboratorium IPA. Namun, keberadaan ruang praktikum tersebut belum didukung oleh ketersediaan alat peraga serta sarana laboratorium yang memadai.

Berita Terkait :  DPD RI Sumsel Gelar Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Hari Jadi ke-21

Menanggapi keluhan tersebut, Dr. Filep Wamafma menegaskan bahwa pembangunan fisik sekolah seharusnya dibarengi dengan pemenuhan alat penunjang belajar. Keberadaan laboratorium sangat vital untuk melatih kemampuan berpikir ilmiah siswa melalui kegiatan praktikum secara langsung.

Terkait keterbatasan perangkat komputer untuk ujian berbasis teknologi, Dr. Filep Wamafma mengusulkan skema kerja sama pemanfaatan laboratorium komputer perguruan tinggi terdekat, sebagai solusi jangka pendek, sembari mengagendakan pengadaan perangkat baru ke kementerian terkait.

Evaluasi Ketepatan Sasaran PIP dan Kesejahteraan Guru

Di samping masalah sarana prasarana, penetapan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) turut menjadi sorotan. Sekolah mengkhawatirkan adanya ketidaksesuaian data klasifikasi sosial ekonomi dengan kondisi riil keluarga siswa di lapangan.

Berita Terkait :  Komite III DPD RI Dorong Revisi UU Guru dan Dosen Demi Kepastian Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum

Dr. Filep Wamafma meminta manajemen sekolah menghimpun data empiris, sebagai bahan evaluasi kebijakan nasional agar bantuan pendidikan betul-betul menyasar anak dari keluarga tidak mampu.

Ketua Komite III DPD RI ini juga menyoroti tentang pentingnya pelatihan kompetensi guru serta kejelasan skema pembayaran honorarium bagi guru honorer di daerah.

Seluruh daftar kebutuhan teknis yang dihimpun dari SMPN 10 Manokwari akan dikawal melalu koordinasi bersama dinas pendidikan daerah dan kementerian terkait demi menghadirkan pemerataan kualitas pendidikan di Papua Barat. (ohs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar