MUSINEWS.ID — Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Toha Tohet, menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-107 Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, HUT ke-76 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta HUT ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) tingkat nasional tahun 2026.
Ajang konsolidasi aparatur pengamanan ini dipusatkan di Lapangan Atletik 1 Jakabaring Sport City (JSC), Kota Palembang, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Toha Tohet didampingi oleh Kepala Bappeda Muba (Dr. Mursalin), Kasat Pol PP Muba (Erdian Syahri), Plt. Kepala Dinas Kominfo Muba (Daud Amri) yang diwakili Kabid Komunikasi Publik (Jerry Rinoldy), serta Kabag Prokopim Setda Muba (M. Agung Perdana).
Kehadiran jajaran pimpinan daerah Kabupaten Muba ini, sekaligus untuk mereview arah kebijakan proteksi wilayah. Langkah ini dinilai krusial, mengingat tantangan ketertiban umum dan risiko kebencanaan hidrometeorologi ke depan, diproyeksikan kian kompleks.
Mitigasi Kebakaran Lahan dan Perlindungan Wilayah Industri
Bupati Kabupaten Muba, Toha Tohet, menegaskan bahwa penataan kapasitas personel Damkar, Satpol PP, dan Linmas, menjadi prioritas yang mendesak di bumi Serasan Sekate.
Karakteristik geografis Kabupaten Muba yang didominasi oleh lahan gambut luas serta beroperasinya objek vital nasional di sektor industri migas, menuntut respons cepat dari satuan pengamanan.
Integrasi ketiga pilar ini, diharapkan mampu menekan potensi konflik sosial, serta mempercepat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, guna modernisasi sarana dan prasarana penunjang pemadaman maupun penyelamatan darurat.
“Damkar, Satpol PP, dan Linmas merupakan wajah negara di tingkat tapak yang berhadapan langsung dengan kondisi darurat masyarakat. Khusus di Muba, kesiapsiagaan operasional mereka menjadi kunci utama pelindungan kawasan pemukiman dan investasi industri,” ujar Toha Tohet.
Penegakan Perda Secara Humanis dan Penguatan Kelembagaan
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, menyampaikan instruksi dari pemerintah pusat agar setiap kepala daerah memperkuat struktur kelembagaan pemadam kebakaran.
Kementerian Dalam Negeri mendorong daerah yang urusan damkarnya masih bergabung dengan instansi lain, agar segera membentuk dinas mandiri, sebagai bagian dari standardisasi pelayanan minimal.
Selain penguatan kelembagaan, aspek penegakan Peraturan Daerah (Perda) oleh Satpol PP juga menjadi sorotan. Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Herman Deru, menekankan tentang pentingnya transisi pola penindakan di lapangan, di mana tindakan represif harus digantikan dengan pendekatan persuasif, demi menjaga stabilitas keamanan tanpa mencederai hak-hak publik.
Menanggapi instruksi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba menyatakan kesiapannya untuk melakukan evaluasi performa penegakan hukum daerah.
Pola komunikasi humanis akan diterapkan secara konsisten oleh jajaran Satpol PP Kabupaten Muba, guna membangun kesadaran hukum masyarakat secara inklusif, sekaligus mempertahankan iklim investasi yang kondusif di daerah. (tri)
