MusiNews.id, KELUANG – Persoalan aktivitas minyak masyarakat yang bersinggungan dengan lahan perusahaan perkebunan kembali mencuat ke permukaan. Menanggapi insiden kebakaran sumur minyak di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mengambil langkah proaktif dengan menawarkan solusi yang dinilai berpihak pada rakyat namun tetap tertib aturan.
Pada Jumat (3/4/2026), Bupati Musi Banyuasin, H. M. Toha Tohet, S.H., menyambut kunjungan kerja Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, langsung di titik lokasi terdampak, Kecamatan Keluang. Kunjungan ini bukan sekadar seremoni penyerahan bantuan, melainkan menjadi panggung diskusi strategis mengenai masa depan tata kelola energi kerakyatan di Bumi Serasan Sekate.
Pantauan Udara: Realitas Pahit di Tengah Hutan Sawit
Agenda dimulai dengan peninjauan lokasi melalui jalur udara. Bupati Toha Tohet bersama Kapolres Muba, AKBP Ruri Prastowo, menggunakan helikopter untuk memetakan sebaran sumur minyak masyarakat yang berada di dalam area Hak Guna Usaha (HGU) PT Hindoli. Dari ketinggian, terlihat jelas betapa kompleksnya irisan antara lahan produktif perusahaan dengan aktivitas pengeboran mandiri yang dilakukan warga selama bertahun-tahun.
Patroli udara ini bertujuan memberikan gambaran visual yang utuh bagi pemerintah provinsi dalam mengambil keputusan. “Kami ingin melihat seberapa luas area yang telah berubah fungsi secara alami akibat aktivitas masyarakat. Ini penting agar kebijakan yang diambil nantinya berbasis pada data lapangan yang akurat,” tegas Bupati Toha.
Gagasan Pelepasan HGU: Solusi Tengah yang Berani
Dalam dialog terbuka di Desa Tanjung Dalam, Bupati Toha Tohet menyampaikan usulan yang dinilai cukup berani. Ia meminta Pemerintah Provinsi melalui Gubernur Sumsel untuk memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah pusat dan pihak perusahaan agar lahan yang sudah terlanjur terdampak pengeboran dilepaskan dari status HGU PT Hindoli.
Gagasan ini didasari oleh realitas ekonomi bahwa ribuan masyarakat di Keluang telah menggantungkan hidup mereka dari sektor ini selama puluhan tahun. Menurut Toha, memaksakan penutupan tanpa solusi hanya akan menciptakan konflik sosial yang lebih besar.
“Pemerintah daerah harus realistis melihat kondisi di lapangan. Masyarakat sudah sangat lama menggantungkan penghidupan dari aktivitas ini. Usulan kami jelas: lepaskan lahan terdampak dari HGU agar ada kepastian bagi masyarakat untuk berusaha secara lebih tertib, legal, dan di bawah pengawasan yang ketat,” ujar Toha Tohet dengan nada tegas namun diplomatis.
Langkah ini, lanjutnya, diharapkan mampu mengurangi potensi risiko kebakaran di kemudian hari karena pemerintah akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk masuk dan melakukan penataan standar keselamatan (K3) pada sumur-sumur rakyat tersebut.
Gubernur Sumsel: Evaluasi Total dan Pendataan Lahan
Mendengar usulan tersebut, Gubernur Sumsel H. Herman Deru memberikan respons positif. Ia mengakui bahwa sektor minyak rakyat adalah “pisau bermata dua”; di satu sisi menggerakkan ekonomi lokal secara signifikan, namun di sisi lain memiliki risiko lingkungan dan keselamatan yang tinggi jika tidak teregulasi dengan benar.
Herman Deru menyatakan bahwa peristiwa kebakaran di Tanjung Dalam adalah alarm untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menyambut baik usulan pelepasan sebagian lahan HGU sebagai jalan keluar sementara sembari menunggu kepastian regulasi dari Pemerintah Pusat terkait tambang rakyat.
“Ini adalah ide yang sangat solutif. Sambil menunggu aturan resmi dari pusat, kita akan mulai dengan melakukan pendataan mendalam. Lahan mana saja yang sudah terlanjur terjamah, kita cari jalan keluar terbaik agar aspek keselamatan terpenuhi dan aturan hukum tetap tegak,” kata Herman Deru.
Sinergi Lintas Sektoral dan Bantuan Kemanusiaan
Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh jajaran pejabat teras, seperti Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sumsel Dr. Apriyadi, M.Si., Kepala BPBD Sumsel Iqbal Alisyahbana, dan Ketua Komisi I DPRD Muba Indra Kesuma Jaya. Kehadiran mereka menegaskan bahwa isu ini menjadi prioritas lintas sektor.
Sebagai bentuk empati, Gubernur didampingi Bupati juga menyerahkan paket bantuan sembako kepada warga yang terdampak kebakaran. Meskipun bantuan ini bersifat jangka pendek, kehadiran para pimpinan daerah di tengah masyarakat memberikan harapan baru akan adanya penataan yang lebih manusiawi terhadap usaha minyak rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin. (tri)
