MusiNews.id, PALEMBANG – Sekretaris Daerah Prov Sumsel Edward Candra menghadiri Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan di aula Komering Disperkim Sumsel.
“Semua Daerah diminta untuk Mensinkronkan program tiga juta rumah termasuk Sumsel, sesuai dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, Program 3 juta rumah ini pemersatu seluruh stakeholder untuk sama-sama bergerak untuk memberikan rumah layak huni bagi masyarakat, semua bergerak sehingga 3 rumah ini tercapai.” ungkap Edward Candra dalam sambutannya.
Ia menjelaskan Capaian untuk 3 juta rumah ini bukan hanya kuantitas namun memperhatikan kualitas yang diberikan yakni sanitasi, lingkungan serta struktur bangunan yang sesuai standart.
“Terima kasih sudah hadir, semoga koorsinasi ini terus diperluas sehingga capaian tiga juta rumah ini dapat tercapai”lanjutnya
Sementara itu Dirjen KemenPKP Dr. Sri Haryati. S.P.I., M.S.I menyampaikan ada beberapa skema pengalihan lahan dan pemanfaatan tanah mendukung program 3 juta rumah sehingga dapat disesuaikan dan dijalankan.
“Dengan rumah yang layak huni maka kesejahteraan akan terbangun, respon cepat Pemprov Sumsel dalam melaksanakan membangun rumah layak huni sudah kita saksikan tadi, kedepan harus ada koordinasi antara pemerintah Daerah dan Pusat sehingga dalam melaksanakan program tidak ragu-ragu.” ungkapnya.
Kepala Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Sumsel Ir. H. Novian Aswardani, ST. MM. IPM, Asean Eng menyampaikan koordinasi saat ini mengangkat tema Sinergitas perumahan terhadap program 3 juta rumah sesuai dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto terkait 3 juta rumah, yang bertujuan untuk mengsinergikan antara pemerintah Pusat, Provinsi, serta Kabupaten dan Kota.
“Dalam mendukung Program dukungan 3 juta rumah ini Bu Direktur mohon kami diberi keleluasan dalam diskusi nanti terutama kami dari kawasan perkotaan yang ada di Sumsel.” harapnya.
Adapun peserta yang hadir yakni Lintas Sekda, forum CSR, Asosiasi pengembang, Instansi vertikal serta pihak perbankan.
