MusiNews.id Terdepan dan Terpercaya
MusiNews.id — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Sultan Baktiar Najamudin, mendorong para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan inovasi birokrasi dan menjaga kualitas pelayanan publik.
Hal ini disampaikan mantan wakil gubernur Bengkulu itu saat mengetahui hak-hak keuangan ASN tidak menjadi bagian dari komponen efisiensi anggaran pemerintah. Senada dengan keterangan Istana kepresidenan, Menteri Keungan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani, menegaskan bahwa gaji ke 13 dan THR PNS tahun 2025 akan tetap cair.
“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan hak keuangan ASN. Pendekatan efisiensi anggaran sudah dilakukan secara proporsional dan memenuhi asas keseimbangan belanja pemerintah.” ujar Sultan Baktiar Najamudin, melalui keterangan resmi yang diterima bekisarmedia.id pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025.
Sultan Baktiar Najamudin mengatakan, kinerja birokrasi dan pelayanan publik adalah mutlak dijaga dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dalam kondisi apapun. Terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
“Para abdi negara baik yang berstatus sebagai ASN maupun yang Non ASN di bidang pendidikan dan kesehatan membutuhkan insentif yang cukup untuk memastikan tugas pelayanan publik dapat terselenggara secara optimal. Kami harap pemerintah juga memberikan atensi pada para dosen, guru dan petugas kesehatan di daerah.” tegasnya.
Lebih lanjut mantan aktivis KNPI itu menyampaikan apresiasi terhadap kesediaan para penyelenggara pemerintahan baik di pusat dan daerah dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah saat ini.
“Kebijakan efisiensi harus dimaknai sebagai transformasi budaya birokrasi yang berdampak positif bagi penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan memenuhi prinsip-prinsip good governance. Sehingga efisiensi anggaran harus memacu kreatifitas dan inovasi teknokratis penyelenggara pemerintahan.” terangnya.
Ketua DPD Republik Indonesia k 6 itu, kembali menegaskan bahwa pihaknya sangat setuju dengan pendekatan fiskal pemerintah dengan istilah efisiensi ini.
“Agar sehat dan bugar kita perlu mengurangi lemak yang tidak perlu dan menguatkan otot. Efisiensi harus berujung pada efektivitas menyentuh esensi program-program prioritas pemerintah.” pungkasnya. (qso)
