MUSINEWS.ID — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Sultan Baktiar Najamudin, menyampaikan rasa duka cita mendalam atas gugurnya Direktur Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza, dr. Marwan Al Sultan.
Tokoh medis tersebut dilaporkan wafat bersama keluarganya, akibat serangan militer yang melanda wilayah Gaza.
Sultan Baktiar Najamudin menegaskan bahwa tindakan militer yang secara sengaja menargetkan dr. Marwan Al Sultan beserta keluarganya, merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa.
Regulasi internasional tersebut mengatur secara ketat prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional, selama situasi perang bergulir.
“Atas nama lembaga DPD RI, kami mengutuk keras serangan militer Israel terhadap Direktur RS Indonesia di Gaza. Serangan ini secara tidak langsung menyasar marwah dan komitmen Bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia,” ujar Sultan Baktiar Najamudin melalui keterangan resminya, pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025.
Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan Simbol Diplomasi
Hukum internasional menetapkan bahwa perlindungan terhadap petugas kesehatan, fasilitas rumah sakit, dan pasien selama konflik bersenjata, adalah kewajiban mutlak yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang bertikai.
Keberadaan RS Indonesia di Gaza sendiri bukan sekadar fasilitas medis biasa, melainkan simbol diplomasi kemanusiaan dan solidaritas jangka panjang dari rakyat Indonesia untuk warga Palestina.
Aksi militer terhadap objek vital kemanusiaan ini, dinilai mencederai hukum internasional dan menghambat akses perawatan darurat bagi ribuan warga sipil yang menjadi korban konflik.
Kehilangan figur kepemimpinan medis seperti dr. Marwan, diprediksi akan memperparah krisis kesehatan di area konflik yang sudah sangat terbatas.
Desakan Nota Protes Melalui Dewan Keamanan PBB
Mantan aktivis Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tersebut mendorong agar Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik yang tegas dan konkret.
Sultan Baktiar Najamudin meminta Kementerian Luar Negeri segera melayangkan nota protes resmi kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Langkah proaktif ini dirasa krusial, guna memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung geopolitik global dalam memperjuangkan hak kemanusiaan. Penggalangan opini internasional dinilai menjadi kunci utama untuk menghentikan meluasnya krisis di kawasan Timur Tengah.
“Indonesia harus mendesak PBB melalui Dewan Keamanan serta Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk menghimpun dukungan internasional. Kita perlu menekan agar agresi militer terhadap warga sipil di Gaza segera dihentikan,” pungkasnya. (ohs)
