Meski Recofusing Anggaran Pemprov Tetap Maksimalkan Jalannya Pembangunan
MyRepublic, Internet Cepat Tanpa Batas
Meski Recofusing Anggaran Pemprov Tetap Maksimalkan Jalannya Pembangunan
Meski Recofusing Anggaran Pemprov Tetap Maksimalkan Jalannya Pembangunan

Meski Recofusing Anggaran Pemprov Tetap Maksimalkan Jalannya Pembangunan

MusiNews.id, PALEMBANG – Gubernur Sumsel H Herman Deru melakukan pertemuan dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Selasa (16/3).

Pertemuan yang dilakukan di Auditorium Bina Praja Setda Provinsi Sumsel tersebut dilakukan dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP terkait Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam pertemuan tersebut, Herman Deru mengatakan, recofusing anggaran akibat pandemi cukup menyulitkan pemerintah daerah. Meski demikian pihaknya tetap berupaya menjalankan semua program sesuai dengan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sebelumnya telah disusun.

Berita Terkait :   Gubernur Sumsel H. Herman Deru Targetkan 50 Ribu Sasaran Pada Vaksinasi Serentak di 129 Titik di Sumsel

Di sisi lain, pandemi covid-19 memang harus segera ditangani, namun pembangunan juga tetap harus dilakukan sehingga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

“Setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda-beda. Apalagi saat ini yang berkaitan dengan recofusing,” kata Herman Deru.

Untuk itu, lanjutnya, pertemuan bersama BAKN DPR RI ini dapat dimanfaatkan pemerintah daerah di Sumsel untuk menyampaikan aspirasinya agar persoalan yang dihadapi tersebut mendapatkan solusi.

“RPJMD ini janji politik yang tertuang di dalam keputusan dan sudah disetujui DPRD sehingga memang harus dilakukan agar daerah ini terus maju. Sebab itulah, kita bisa menyampaikan hal itu ke BAKN DPR RI ini agar dapat diteruskan ke pemerintah pusat dengan harapan ada solusinya,” paparnya.

Berita Terkait :   Herman Deru Kagum Akan Karismatik As-Syeikh KH Ali Umar Thoyyib

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, pertemuan itu dilakukan untuk mensinkronisasikan penyaluran DAK dengan hasil yang didapatkan.

“Kita ingin ada transparansi antara pemerintah pusat dan daerah. Ini juga untuk mendorong agar kedepannya usulan yang diberikan pemerintah daerah dapat sinkron dengan hasilnya,” pungkasnya. (ril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *