Hubungan strategis Indonesia dengan Prancis mengalami peningkatan signifikan, seiring dengan berkembangnya dinamika kawasan Indo-Pasifik. Prancis, sebagai satu-satunya negara Uni Eropa dengan wilayah dan kepentingan langsung di Pasifik Selatan, memiliki peran geopolitik yang semakin penting dalam menyeimbangkan rivalitas kekuatan besar di kawasan.
Sementara itu, Indonesia, dengan posisi strategisnya sebagai poros maritim dunia, memandang kerja sama dengan Prancis sebagai peluang untuk memperkuat kedaulatan nasional, terutama dalam menjaga stabilitas dan keutuhan wilayah Papua.
Tulisan ini menganalisis manfaat dua arah dari kemitraan strategis Indonesia dengan Prancis, baik dari perspektif kepentingan nasional Indonesia maupun dari kepentingan global dan regional Prancis di kawasan Indo Pasifik.
Pergeseran pusat gravitasi geopolitik dunia ke kawasan Indo Pasifik, menjadikan kerja sama antar negara di wilayah ini semakin strategis. Indonesia dan Prancis termasuk dua aktor penting yang memiliki kepentingan kuat di kawasan tersebut.
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan kekuatan utama di Asia Tenggara, sementara Prancis merupakan kekuatan global dengan kehadiran langsung di Pasifik Selatan melalui wilayah seberangnya, Kaledonia Baru, Polinesia Prancis, dan Wallis dan Futuna.
Indonesia dan Prancis telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis, yang mencakup sektor pertahanan, energi terbarukan, ekonomi hijau, serta diplomasi Indo Pasifik.
Di sisi lain, isu keutuhan wilayah, khususnya Papua, masih menjadi perhatian utama bagi Indonesia, terutama karena mendapat sorotan dari sebagian negara-negara Pasifik.
Dalam konteks inilah, kerja sama dengan Prancis memiliki arti geopolitik yang mendalam, tidak hanya bagi kepentingan ekonomi dan pertahanan, tetapi juga bagi stabilitas nasional dan diplomasi kawasan.
Kepentingan Strategis Indonesia
1. Penguatan Keutuhan dan Stabilitas Papua
Kawasan Pasifik Selatan memiliki sejumlah negara yang aktif menyoroti isu Papua di forum internasional, seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Dengan menjalin hubungan erat dengan Prancis, negara besar yang memiliki pengaruh diplomatik dan teritorial di kawasan Pasifik, Indonesia memperoleh penyeimbang politik dan diplomatik.
Prancis dapat menjadi mitra dalam menetralkan narasi negatif mengenai Papua, sekaligus mendukung pendekatan pembangunan dan otonomi khusus yang ditempuh pemerintah Indonesia.
2. Dukungan di Forum Global
Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB (P5), Prancis memiliki pengaruh signifikan terhadap isu-isu global, termasuk hak asasi manusia dan konflik internal. Hubungan strategis yang kuat, memungkinkan Indonesia mendapatkan dukungan normatif dan politik, agar isu Papua tidak diinternasionalisasi secara merugikan.
Prancis juga dapat mendukung Indonesia dalam memajukan agenda Indo Pasifik yang damai dan inklusif.
3. Kemandirian Pertahanan dan Alih Teknologi
Kerja sama industri pertahanan, seperti pembelian jet tempur Rafale dan kapal selam Scorpène, memperkuat kemampuan pertahanan nasional sekaligus membuka peluang transfer teknologi dan produksi bersama.
Hal ini memperkuat kemandirian industri pertahanan Indonesia dan memperluas kerja sama maritim di kawasan timur.
4. Pembangunan Inklusif di Papua
Prancis memiliki keunggulan dalam pembangunan wilayah terpencil, energi bersih, pendidikan, dan kesehatan. Kerja sama pembangunan di Papua dengan pendekatan human security akan memperkuat legitimasi politik Indonesia di mata internasional, serta menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang terus dibangun secara berkeadilan.
5. Diversifikasi Diplomasi dan Investasi
Dengan memperkuat kemitraan dengan Prancis, Indonesia memperluas jaringan politik dan ekonomi di Eropa, khususnya dalam konteks transisi energi dan industri hijau. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam tata kelola Indo-Pasifik yang seimbang.
Kepentingan Strategis Prancis
1. Penguatan Pengaruh di Indo Pasifik
Kepemilikan wilayah di Pasifik, menjadikan Prancis negara Eropa dengan kepentingan vital di kawasan Indo-Pasifik. Melalui kerja sama dengan Indonesia, Prancis dapat memperluas pengaruh politik, ekonomi, dan keamanan di Asia Tenggara, sekaligus memperkuat kehadirannya di Samudra Hindia dan Pasifik Selatan.
2. Akses Ekonomi dan Investasi
Indonesia merupakan pasar terbesar di ASEAN dan mitra potensial dalam rantai pasok global baru. Bagi Prancis, hal ini membuka peluang ekspor teknologi, energi bersih, dan industri pertahanan, serta memperkuat posisi perusahaan-perusahaan seperti Dassault Aviation, Naval Group, EDF, dan Total Energies di Asia Tenggara.
3. Diplomasi Pertahanan dan Industri Militer
Kontrak pertahanan dengan Indonesia tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat reputasi global industri pertahanan Prancis. Selain itu, kerja sama militer dengan Indonesia meningkatkan stabilitas kawasan, sejalan dengan visi Prancis tentang Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka (free and open Indo-Pacific).
4. Menyeimbangkan Pengaruh AS dan China
Prancis mempromosikan konsep otonomi strategis Eropa (European Strategic Autonomy) untuk menghindari ketergantungan pada kekuatan besar. Melalui kemitraan dengan Indonesia, Prancis memperoleh mitra netral dan bebas-aktif untuk menyeimbangkan rivalitas AS–China di kawasan.
5. Soft Power dan Diplomasi Budaya
Kerja sama pendidikan dan kebudayaan dengan Indonesia memperluas pengaruh budaya Francophone di Asia Tenggara. Program pendidikan tinggi, beasiswa, dan riset bersama meningkatkan jejaring diplomasi jangka panjang yang memperkuat citra Prancis sebagai mitra yang setara dan berorientasi pembangunan.
Dimensi Papua dan Pasifik Selatan
Papua memiliki makna strategis tidak hanya bagi keutuhan Indonesia, tetapi juga bagi stabilitas Pasifik Selatan. Prancis, dengan pengaruh langsung di kawasan tersebut, dapat berperan sebagai penyeimbang politik dan mitra pembangunan.
Kerja sama dalam pengawasan laut, keamanan perbatasan, dan pengelolaan sumber daya maritim membuka peluang sinergi antara Indonesia dan Prancis untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik lintas batas.
Secara diplomatik, kemitraan ini memperkuat posisi Indonesia di forum seperti Pacific Islands Forum (PIF) dan Melanesian Spearhead Group (MSG), sekaligus memperluas ruang diplomasi Prancis di Asia.
Implikasi Kebijakan
Kerja sama strategis Indonesia dengan Prancis dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik membawa sejumlah implikasi kebijakan yang penting, terutama bagi Indonesia dalam menjaga keutuhan nasional (khususnya Papua), serta bagi Prancis dalam memperluas pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan. Implikasi ini mencakup dimensi keamanan, diplomasi, pembangunan, dan tata kelola kawasan.
1. Integrasi Papua dan Kawasan Timur Indonesia dalam Agenda Indo-Pasifik
Kerja sama Indonesia dengan Prancis, tidak hanya harus difokuskan pada isu pertahanan dan ekonomi di tingkat nasional, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat integrasi wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, ke dalam kerangka pembangunan Indo Pasifik.
Dalam konteks ini, Papua dapat diposisikan sebagai simpul maritim dan ekonomi strategis yang menghubungkan Indonesia bagian timur dengan Pasifik Selatan. Prancis, dengan pengalaman pengelolaan wilayah kepulauan di Pasifik, dapat menjadi mitra pembangunan yang efektif untuk memperkuat infrastruktur dasar di Papua (pelabuhan, konektivitas digital, transportasi laut), mendorong investasi hijau, dan memperluas kerja sama riset kelautan dan konservasi ekosistem tropis.
Kebijakan ini akan menghasilkan dua manfaat langsung: memperkuat legitimasi kedaulatan Indonesia atas Papua, serta menempatkan kawasan tersebut dalam orbit kerja sama internasional yang positif dan konstruktif.
2. Peningkatan Kerja Sama Pembangunan dan Human Security di Papua
Salah satu strategi kunci dalam diplomasi Papua adalah mengubah isu politik menjadi isu pembangunan. Dalam konteks ini, kerja sama dengan Prancis perlu diarahkan untuk memperkuat pembangunan inklusif berbasis manusia (human security) di Papua.
Melalui program bilateral atau trilateral (misalnya Indonesia–Prancis–Uni Eropa), kebijakan dapat difokuskan pada: pendidikan vokasi dan beasiswa bagi pemuda Papua, layanan kesehatan di daerah terpencil, pengembangan energi terbarukan di pedalaman, serta dukungan bagi kewirausahaan lokal.
Implementasi kebijakan semacam ini akan memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa pendekatan Indonesia terhadap Papua berbasis kesejahteraan dan pemberdayaan, bukan militerisasi. Dalam konteks diplomasi global, ini akan melemahkan narasi negatif yang selama ini digunakan oleh sebagian negara Pasifik untuk menekan posisi Indonesia.
3. Penguatan Kerja Sama Keamanan Maritim dan Pertahanan Kawasan
Kawasan Indo-Pasifik menghadapi tantangan keamanan non-tradisional seperti perompakan, penyelundupan, dan pelanggaran batas laut. Melalui kemitraan dengan Prancis, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas pertahanan laut dan keamanan maritim secara signifikan.
Implikasi kebijakannya antara lain: membentuk latihan gabungan reguler TNI AL–Angkatan Laut Prancis di kawasan timur Indonesia, memperkuat pertukaran data maritim dan sistem pengawasan bersama (joint maritime surveillance), serta mengembangkan pusat pelatihan keamanan laut di Papua yang dapat melibatkan mitra regional Pasifik.
Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pelindung stabilitas kawasan Indo-Pasifik, selaras dengan visi Poros Maritim Dunia.
4. Diplomasi Publik dan Budaya dalam Isu Papua dan Indo-Pasifik
Prancis dikenal memiliki soft power diplomacy yang kuat melalui budaya, pendidikan, dan media. Indonesia perlu memanfaatkan kerja sama budaya ini sebagai sarana untuk membangun persepsi positif tentang Papua dan Indonesia di tingkat global.
Implikasi kebijakannya mencakup: memperluas program pertukaran mahasiswa dan riset bersama antara universitas Indonesia–Prancis, menyelenggarakan pameran budaya dan film dokumenter Papua di kota-kota besar Eropa, membentuk pusat studi Indo-Pasifik di kedua negara, yang menjadi wadah akademik untuk membangun narasi alternatif tentang Papua dan stabilitas kawasan.
Dengan demikian, diplomasi publik tidak lagi bersifat reaktif terhadap isu Papua, melainkan proaktif membentuk opini global berdasarkan data, budaya, dan prestasi pembangunan.
5. Koordinasi Strategis melalui Prancis sebagai Pintu Uni Eropa
Prancis dapat berfungsi sebagai jembatan diplomatik dan ekonomi Indonesia ke Uni Eropa. Dalam konteks kebijakan luar negeri, kerja sama bilateral perlu diperluas menjadi kemitraan multilateral, dengan Prancis sebagai penghubung utama.
Implikasi kebijakannya: memperkuat posisi Indonesia dalam implementasi Strategi Indo-Pasifik Uni Eropa, memperluas akses Indonesia terhadap pendanaan hijau dan pembangunan berkelanjutan dari European Investment Bank (EIB), dan mendorong kesepakatan perdagangan hijau dan teknologi bersih yang mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk di Papua.
Koordinasi strategis semacam ini akan memberikan manfaat ganda: memperkuat pengaruh diplomatik Indonesia di Eropa sekaligus memastikan dukungan Uni Eropa terhadap stabilitas dan keutuhan wilayah Indonesia.
6. Peningkatan Kapasitas Diplomasi dan Keamanan Regional
Kemitraan Indonesia–Prancis juga memiliki implikasi terhadap kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia diplomasi Indonesia.
Kementerian Luar Negeri, Kemenhan, dan lembaga penelitian kebijakan luar negeri perlu: memperkuat kapasitas negosiasi dan diplomasi pertahanan, meningkatkan pemahaman tentang dinamika politik Pasifik, serta membangun jejaring ahli Indo Pasifik lintas lembaga untuk memantau perkembangan geopolitik.
Langkah ini penting agar kerja sama dengan Prancis tidak hanya bersifat simbolis atau transaksional, tetapi menjadi bagian dari strategi jangka panjang Indonesia dalam tata kelola kawasan Indo Pasifik.
7. Sinergi antara Diplomasi Keamanan dan Diplomasi Ekonomi
Implikasi kebijakan terakhir adalah perlunya integrasi antara diplomasi keamanan dan diplomasi ekonomi.
Kemitraan pertahanan dengan Prancis sebaiknya selalu diimbangi dengan kerja sama investasi, riset, dan transfer teknologi yang nyata, seperti: kontrak pembelian alutsista disertai program industrial offset bagi industri strategis nasional, keterlibatan BUMN dan universitas Indonesia dalam proyek riset bersama, serta pembukaan peluang investasi teknologi tinggi di kawasan timur Indonesia.
Dengan begitu, kerja sama pertahanan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional, bukan sekadar transaksi senjata.
Secara keseluruhan, implikasi kebijakan dari kemitraan Indonesia–Prancis menunjukkan bahwa hubungan ini tidak hanya memperkuat posisi geopolitik Indonesia di Indo-Pasifik, tetapi juga mendukung keutuhan Papua melalui diplomasi, pembangunan, dan keamanan yang inklusif. Sementara bagi Prancis, kerja sama ini memperkokoh peran globalnya dan memperluas pengaruh di Pasifik Selatan.
Pendekatan kebijakan yang tepat akan memastikan bahwa kemitraan ini menjadi model kerja sama lintas kawasan yang berorientasi pada perdamaian, pembangunan, dan kedaulatan.
Namun, melihat posisi tawar Prancis yang lebih tinggi dari Indonesia, maka pertanyaannya adalah apa yang sudah ditawarkan Indonesia untuk mewujudkan kemitraan strategis Indonesia dengan Prancis tersebut? Karena di dunia tidak ada ‘makan siang gratis’, kecuali MBG.
Ditulis oleh Lalu Niqman Zahir, Pendiri dan Peneliti Senior NAISD, Alumni PPRA-58 LEMHANAS
