Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Sumsel Desak Geruduk Mabes Polri
Oyong Hairudin for DPRD Kota Palembang 2024
Himbauan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat untuk melakukan Vaksin Booster
el, Rabu (18/5) mendatangi Baharkam Mabes Polri Jakarta Selatan.. (foto : IST)
el, Rabu (18/5) mendatangi Baharkam Mabes Polri Jakarta Selatan.. (foto : IST)

Geruduk Mabes Polri, Desak Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemalsuan Seleksi Pejabat di Muba

MusiNews.id, Jakarta — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Sumsel, hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 mendatangi Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan.

Aksi damai massa ini, mendesak agar pihak Kepolisian dapat mengusut tuntas dugaan pidana pemalsuan surat dan manipulasi data seleksi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) pada tahun 2021 lalu, serta mengungkap pelakunya untuk diproses secara hukum pidana.

“Hasil evaluasi dan rekomendasi Panitia Seleksi Uji Kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Muba dan lampiran yang diajukan Pelaksana Tugas Bupati Musi Banyuasin, terdapat banyak perbedaan, baik menyangkut rekomendasi jabatan maupun jumlah.” ungkap koordinator aksi, Itang Asmawijaya.

Menurutnya, hal tersebut patut diduga adanya pemalsuan surat dan manipulasi data, dimana lampiran surat Pelaksana Tugas Bupati Musi Banyuasin dibuat seolah-olah merupakan rekomendasi Panitia Seleksi.

Ia menjelaskan, berdasarkan sruat Panitia Seleksi Uji Kompetensi Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 06/Pansel-Uji Kom/JPTP/2021 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Uji Kompetensi Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 tertanggal 11 Oktober 2021, Panitia Seleksi telah mengeluarkan evaluasi dan rekomendasi atas 27 nama dan jabatan yang direkomendasikan.

“Bahwa dalam kenyataannya, Pelaksana Tugas Bupati Musi Banyuasin meminta persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Gubernur Sumatera Selatan dengan melampirkan 28 nama.” bebernya.

Berita Terkait :   Gubernur Sumsel Semangati dan Bantu Puluhan Korban Kebakaran Batu Ampar

Lanjutnya, sesuai poin tersebut, lampiran surat Pelaksana Tugas Bupati Musi Banyuasin tersebut dibuat seolah-olah merupakan hasil evaluasi dan rekomendasi dari surat Panitia Seleksi Uji Kompetensi Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 06/Pansel-Uji Kom/JPTP/2021 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Uji Kompetensi Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Tertanggal 11 Oktober 2021.

“Antara hasil evaluasi dan rekomendasi Panitia Seleksi Uji Kompetensi Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Musi Banyuasin dan lampiran yang diajukan Pelaksana Tugas Bupati Musi Banyuasin terdapat banyak perbedaan, baik menyangkut rekomendasi jabatan maupun jumlah. Hal ini patut diduga, adanya pemalsuan surat dan manipulasi data, yang mana lampiran surat Pelaksana Tugas Bupati Musi Banyuasin dibuat seolah-olah merupakan rekomendasi Panitia Seleksi.” tambahnya.

Pihaknya neminta Kepolisian untuk dapat mengusut tuntas dugaan pidana pemalsuan surat dan manipulasi data ini, serta mengungkap pelakunya untuk diproses secara hukum pidana.

Sementara itu, dalam aksi tersebut massa aksi menyerahkan surat kepada Anggota Yamna Mabes Polri AKP. AH. Yani dan Aipda. Wahyu E.P. (but)

Hj. Anita Noeringhati, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Bagikan Tulisan Ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *