MusiNews.id – PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang mulai berlaku sejak 18 April 2026. Kenaikan terjadi pada sejumlah jenis BBM dengan lonjakan yang cukup signifikan, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.
Salah satu kenaikan paling mencolok terjadi pada Pertamax Turbo. Harga yang sebelumnya Rp13.100 per liter kini melonjak menjadi Rp19.400 per liter. Khusus di Sumatera Selatan, harga Pertamax Turbo bahkan mencapai Rp19.850 per liter.
Kenaikan serupa juga terjadi pada Dexlite, dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter. Sementara di Sumatera Selatan, harga Dexlite ditetapkan sebesar Rp24.150 per liter.
Untuk Pertamina Dex, harga turut naik dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter, dan di wilayah Sumatera Selatan berada di angka Rp24.150 per liter.
Di sisi lain, BBM non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) tidak mengalami perubahan harga. Di Sumatera Selatan, Pertamax tetap dijual di kisaran Rp12.600 per liter. Adapun BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar juga masih dijual dengan harga yang sama seperti sebelumnya.
Kenaikan harga BBM non-subsidi ini diduga dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global yang berdampak pada naiknya harga minyak dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini diperkirakan akan berdampak luas terhadap berbagai sektor, terutama transportasi dan logistik, yang berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Selatan, Imam Mustakim, mengaku terkejut dengan lonjakan harga yang dinilai cukup tinggi, khususnya pada Dexlite dan Pertamax Turbo.
“Kami akan membahasnya di Komisi IV untuk menentukan langkah yang bisa diambil. Tadi juga disampaikan Gubernur dalam rapat paripurna, akan kita koordinasikan. Memang ini kewenangan pusat, tetapi secara pribadi saya sangat terkejut, apalagi masyarakat,” ujarnya saat ditemui di DPRD Sumsel, Senin (20/4/2026).
Ia juga mengkhawatirkan potensi peralihan konsumsi masyarakat ke BBM subsidi akibat selisih harga yang cukup jauh. Kondisi ini berisiko memicu kelangkaan BBM subsidi di lapangan.
“Yang kita khawatirkan, BBM subsidi nanti jadi langka. Selisih harga yang terlalu jauh bisa mendorong masyarakat beralih. Kalau distribusi masih aman tidak masalah, tapi kalau stok terganggu, ini bisa menimbulkan persoalan,” katanya.
Imam juga mengakui bahwa kenaikan harga BBM berdampak langsung terhadap aktivitasnya, terutama terkait biaya perjalanan dinas.
“Perjalanan dinas itu sistemnya bayar di awal. Dulu mungkin belum sampai satu juta, sekarang bisa lebih dari satu juta hanya untuk BBM,” ungkapnya.
Ke depan, DPRD Sumatera Selatan akan menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Di daerah tidak ada kewenangan menentukan harga. Jadi kami akan menampung usulan masyarakat dan mendorongnya ke pusat. Peran kami lebih pada advokasi,” tegasnya. (tri)
