MusiNews.id, OKU – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) V menggelar Reses Masa Sidang III Tahap II Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada 21–28 Agustus 2025. Kegiatan ini dimanfaatkan untuk menjaring aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga kesejahteraan sosial.
Hadir dalam reses tersebut Ketua DPRD Provinsi Sumsel sekaligus anggota Dapil V, Andie Dinialdie, SE., MM (Golkar), didampingi Koordinator Reses Isyana Lonitasari, SH (Demokrat) serta sejumlah legislator lain yakni Sri Mulyadi, SE., M.Si (Gerindra), At Thahirah Putri Lestari, SE (PPP), Fathan Qoribi, ST (PKB), Andri Fitriansyah, ST., MM (Nasdem), dan Mirza Gumay, S.IP (PAN).
Andie Dinialdie menegaskan, reses menjadi momen penting bagi wakil rakyat untuk kembali turun langsung ke tengah masyarakat. Selain mendengar keluhan dan masukan, reses juga dimaknai sebagai sarana silaturahmi, komunikasi dua arah, serta penyampaian informasi pembangunan daerah. “Reses bukan hanya forum rutin, melainkan instrumen strategis agar program DPRD dan Pemerintah Provinsi sejalan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” jelasnya.
Infrastruktur Masih Jadi Sorotan
Dari sejumlah titik pertemuan, mayoritas aspirasi masyarakat OKU berkaitan dengan perbaikan infrastruktur dasar. Jalan provinsi dan jalan desa banyak yang rusak sehingga menghambat akses antarwilayah. Permintaan pembangunan jembatan, drainase, jaringan listrik desa, hingga sinyal internet juga disuarakan. Aspirasi khusus yang mengemuka antara lain pembangunan jalan cor beton di Kelurahan Batu Kuning, Desa Tanjung Baru, dan Desa Terusan, serta pengerukan Sungai Ogan untuk normalisasi aliran air dan pencegahan banjir.
Selain itu, warga meminta pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU, agar pelayanan kesehatan dapat lebih merata hingga ke pelosok.
Aspirasi Pendidikan dan Kesehatan
Dari bidang pendidikan, masyarakat menekankan perlunya peningkatan sarana prasarana sekolah, penambahan ruang kelas, laboratorium, hingga peremajaan fasilitas di beberapa sekolah menengah atas dan kejuruan. SMA Negeri 4 OKU, SMA Negeri 5 OKU, serta SMK Negeri 3 OKU disebut sebagai sekolah yang membutuhkan perhatian mendesak.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, masyarakat meminta peningkatan fasilitas Puskesmas, Poskesdes, dan Posyandu, termasuk distribusi tenaga medis yang masih terbatas di desa-desa. Permintaan ini semakin mendesak seiring meningkatnya kasus kesehatan dasar, termasuk stunting yang masih menjadi persoalan serius di Sumatera Selatan.
Pertanian, Sosial, dan Ekonomi Kerakyatan
Sebagai daerah agraris, masyarakat OKU juga berharap adanya ketersediaan pupuk bersubsidi tepat sasaran, bantuan bibit unggul, alat mesin pertanian, serta akses pasar untuk hasil panen. Aspirasi lainnya datang dari sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, di mana warga meminta dukungan bagi UMKM, koperasi desa, serta pelatihan keterampilan bagi pemuda dan perempuan agar lebih berdaya saing.
Aspirasi sosial juga tak luput disampaikan, termasuk permintaan bantuan untuk keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas. Warga bahkan mendorong adanya program penciptaan lapangan kerja baru agar generasi muda tidak meninggalkan desa.
Dialog Interaktif dengan Warga
Dalam dialog interaktif, beberapa warga menyampaikan aspirasi secara langsung. Rendi Amin, perwakilan warga, menyoroti jalan di Batu Kuning yang rusak parah sehingga membahayakan pengguna jalan. Ia juga meminta penertiban kendaraan muatan batu bara di jalan kota serta penambahan lampu penerangan jalan.
Sementara itu, Darman menyampaikan kebutuhan mendesak terkait perbaikan Jalan Siring Utama, pengerukan siring besar di belakang Asrama Kodim Sukaraya, pengerukan Sungai Ogan di titik pendangkalan, serta pembangunan gedung baru untuk ruang belajar di SMAN 5 OKU.
Aspirasi Jadi Bahan Pokok Pikiran DPRD
Andie Dinialdie menegaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan penting dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, yang selanjutnya dibawa dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD Tahun Anggaran 2026. “Harapan kami, setiap masukan masyarakat bisa dijadikan landasan kebijakan agar pembangunan lebih tepat sasaran, merata, dan berkeadilan,” tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa reses merupakan wujud akuntabilitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. “Kami memastikan bahwa suara rakyat OKU benar-benar terwakili dalam setiap kebijakan pembangunan Provinsi Sumsel ke depan,” tegasnya. (*)
