Pemkot Palembang Ajak Masyarakat Perkuat Kesadaran Hukum dan Penegakan yang Humanis

MUSINEWS.ID, PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam membangun penegakan hukum yang profesional, humanis, serta berkeadilan.

Pesan tersebut disampaikan Asisten III Sekretariat Daerah Kota Palembang, Ahmad Bastari, saat mewakili Wali Kota Palembang Ratu Dewa membuka Kuliah Umum yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Cinta Rakyat (DPP Gencar) di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Sabtu (10/10/2026).

Mengangkat tema “Mewujudkan Keadilan Melalui Penegakan Hukum yang Humanis”, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Mohammad Nasir dan Kapolrestabes Palembang Kombes Pol. Sonny Mahar Budi Adityawan.

Dalam sambutannya, Ahmad Bastari mengapresiasi DPP Gencar yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kuliah umum menjadi salah satu ruang untuk memperluas pemahaman sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Ia menilai, masyarakat membutuhkan pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga memberikan kepastian prosedur dan kejelasan dalam setiap proses. Prinsip serupa, kata dia, harus diterapkan dalam pelaksanaan penertiban maupun penindakan terhadap pelanggaran.

“Demikian pula dalam pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran itu sendiri. Penindakan juga harus dilaksanakan secara profesional,” kata Bastari.

Berita Terkait :  Pemkot Palembang Gandeng Kejari dan Bapas, Dukung Penerapan Pidana Kerja Sosial

Kesadaran Hukum Jadi Fondasi Kota yang Tertib

Bastari menegaskan, terciptanya Palembang yang aman, tertib, dan sejahtera tidak bisa hanya bergantung pada keberadaan peraturan maupun kinerja aparat penegak hukum.

Kesadaran masyarakat untuk memahami dan menaati aturan juga menjadi faktor penting dalam membangun kehidupan sosial yang tertib. Karena itu, edukasi hukum perlu terus diperkuat agar kepatuhan tidak hanya muncul karena adanya penindakan, tetapi juga tumbuh dari pemahaman masyarakat.

“Diperlukan juga keselarasan hukum yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Salah satunya seperti kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini untuk menciptakan kesadaran masyarakat,” ujarnya.

Menurut Bastari, penghormatan terhadap hukum dan kepatuhan terhadap aturan merupakan fondasi dalam menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkannya, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, hingga seluruh elemen warga.

“Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat,” tuturnya.

Berita Terkait :  DPRD dan Pemkot Palembang Sepakati Dua Raperda, KUA-PPAS 2027 Juga Disetujui

DPP Gencar Diharapkan Jadi Mitra Edukasi Hukum

Lebih lanjut, Bastari berharap DPP Gencar dapat terus menjadi mitra positif Pemerintah Kota Palembang, terutama dalam menyelenggarakan edukasi dan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar kuliah umum tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Forum seperti ini diharapkan dapat melahirkan kerja sama dan langkah konkret yang berkelanjutan untuk memperkuat kesadaran hukum.

“Saya berharap ke depan, DPP Gencar dapat terus berkelanjutan sebagai mitra positif Pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan edukasi hukum,” harapnya.

Atas nama Pemerintah Kota Palembang, Bastari berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegakan hukum yang profesional dan humanis, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan kesadaran warga untuk menaati aturan.

Melalui kolaborasi pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan warga, Palembang diharapkan semakin mampu membangun kehidupan kota yang aman, tertib, dan berkeadilan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *