MUSINEWS.ID, PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum untuk mendukung penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan. Melalui pendekatan ini, pelaksanaan hukuman diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mendorong tanggung jawab pelaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemkot Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa (10/11/2026).
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyambut baik kerja sama lintas lembaga tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi langkah untuk mendukung sistem penegakan hukum yang lebih humanis dan memperhatikan aspek pemulihan sosial.
Ia menegaskan, Pemkot Palembang siap memberikan dukungan agar pelaksanaan program pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti sebatas seremoni penandatanganan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan. Pemerintah Kota Palembang siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini,” ujar Ratu Dewa.
Ratu Dewa juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Palembang dan Bapas Kelas I Palembang atas terwujudnya kerja sama tersebut. Ia menilai koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapas Kelas I Palembang, Joni Ihsan, menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi tersebut. Ia berharap kerja sama ini dapat memperkuat pelaksanaan penegakan hukum yang lebih humanis di Kota Palembang.
Dukungan serupa disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Muhammad Nasir. Ia mengapresiasi keterlibatan pemerintah daerah dan Bapas dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial serta pidana pengawasan.
“Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, sekaligus memperkuat penegakan hukum yang lebih humanis di Kota Palembang,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, ketiga lembaga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan alternatif pemidanaan sesuai kewenangan masing-masing. Penerapannya tetap harus mengacu pada ketentuan hukum, dengan memperhatikan keadilan, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat.
Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan diharapkan dapat membuka ruang bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku sekaligus menjalankan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk kembali berperan positif di tengah masyarakat. (*)
Wartawan MusiNews.id yang menyukai olahraga, khususnya sepak bola. Aktif menulis seputar Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan Sepak Bola di Sumsel.







