MusiNews.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah sejak awal 2025, kembali mendapat sorotan.
Kali ini, sebanyak 200 siswa di SMP Negeri Kota Kupang mengalami gejala keracunan, setelah menyantap makanan dari program MBG, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025.
Kejadian ini menambah daftar panjang kasus serupa yang telah terjadi sebelumnya di berbagai daerah, mulai dari Cianjur, Bogor, Sukoharjo, hingga Sumba Timur dan Bombana.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Filep Wamafma, SH, M.Hum, menyampaikan keprihatinannya atas lemahnya pengawasan standar keamanan pangan dalam program nasional ini.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan MBG belum sepenuhnya melibatkan lembaga-lembaga kompeten, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maupun tenaga ahli gizi secara menyeluruh.
“Kami menyayangkan kejadian yang terus berulang. Tata kelola standar keamanan pangan masih sangat lemah. Pelaksanaan MBG seharusnya sejak awal menggandeng BPOM dan tenaga ahli di lapangan, termasuk dari SPPG.” tegas Filep Wamafma dalam keterangannya, pada hari Jum’at, tanggal 25 Juli 2025.
Ia menyoroti tentang pentingnya pengendalian ketat dari hulu ke hilir, mulai dari bahan baku, proses memasak, hingga distribusi makanan.
Menurutnya, sertifikasi Halal saja tidak cukup, tetapi juga harus ada standar HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sebagai jaminan keamanan pangan, terutama untuk produk seperti ikan atau daging.
“Kalau perlu, bahan baku seperti ikan harus berasal dari unit pengolahan bersertifikasi HACCP. Ini standar umum di industri pangan.” ujarnya.
Lebih lanjut, senator asal Papua Barat itu menambahkan bahwa kontrol suhu, pengemasan, dan waktu distribusi makanan juga perlu mendapat perhatian khusus. Kesalahan kecil dalam aspek tersebut, dapat menjadi celah berkembangnya bakteri penyebab keracunan.
Tidak hanya soal keamanan pangan, kandungan gizi dalam paket MBG pun perlu diawasi. Filep Wamafma mengingatkan agar tidak sekadar memberikan makanan, tetapi memastikan kandungannya seimbang dan mendukung tumbuh kembang anak.
“Program ini bertujuan mendukung Generasi Emas 2045, maka kandungan gizinya harus dirancang oleh para ahli gizi. Mereka perlu terlibat dari awal hingga evaluasi di lapangan.” ungkapnya.
Filep Wamafma pun menyatakan dukungannya terhadap program MBG, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), seperti pengentasan kelaparan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, serta pendidikan berkualitas.
“Kami setuju dengan Ketua DPD RI, bahwa pengawasan dan tata kelola program MBG harus benar-benar diperkuat agar tidak kontraproduktif.” pungkasnya. (qso)
