MusiNews.id — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Sultan Baktiar Najamudin, mengatakan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah Republik Indonesia melakukan negosiasi dagang kepada Amerika Serikat (AS).
Salah satu hal yang paling penting adalah melakukan verifikasi dan validasi data ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, sebagai langkah negosiasi kebijakan Ressiprocal Tariff 32 persen oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap Indonesia.
Menurutnya, perbedaan data ekspor dan impor antara Jakarta dengan Washington, perlu diperhatikan oleh kedua pihak. Dirinya meyakini bahwa Donald Trump segera mempertimbangkan kembali kebijakannya, dengan memperhatikan kepentingan substantif kedua negara.
“Sebagai sahabat, kita harus menghormati kebijakan Presiden Donald Trump sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap situasi ekonomi negaranya, dan bahkan dunia. Kepentingan Amerika Serikat adalah sama pentingnya dengan kepentingan dunia yang lebih luas.” ujar Sultan Baktiar Najamudin, pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025.
Mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu itu, menilai, kebijakan timbal balik tarif ini berpotensi berdampak pada ekspor Indonesia ke AS, termasuk sektor-sektor utama seperti pakaian, alas kaki, dan komoditas lainnya. Kenaikan biaya ekspor, dapat mengurangi permintaan barang-barang Indonesia di pasar AS.
“Selain upaya negosiasi, pemerintah Indonesia perlu mewaspadai potensi dampak dari gangguan perdagangan global yang lebih luas, akibat tarif AS. Beruntungnya, Prabowo Subianto sejak awal pemerintahan telah menyiapkan langkah-langkah strategis, dalam mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global, melalui beberapa pendekatan kebijakan.” tegasnya.
Kebijakan hilirisasi komoditas dan bergabung dalam organisasi multilateral BRICS serta perjanjian dagang lainnya, kata Sultan Baktiar Najamudin, menjadi pilihan kebijakan yang penting untuk melindungi kepentingan Indonesia dalam hubungan dagang global.
Selain itu, pemerintah Republik Indonesia perlu terus konsisten menjaga daya beli masyarakat, dengan mendorong desentralisasi fiskal ke daerah dan desa, melalui kebijakan Makan Bergizi Gratis dan mendirikan koperasi Merah Putih.
“Bagi kami, Program MBG dan koperasi Merah Putih serta lembaga investasi Danantara, adalah instrumen kebijakan strategis bagi pemerintah, yang perlu didukung oleh semua pihak. Agar dampak dari kebijakan dan ketidakpastian global dapat kita antisipasi sejak dini.” pungkasnya. (qso)
