RAPBD Palembang 2027 Capai Rp4,84 Triliun, Ratu Dewa Prioritaskan Pelayanan Publik

MUSINEWS.ID, PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengusulkan belanja daerah sebesar Rp4,84 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas, terutama peningkatan pelayanan dasar dan kualitas hidup masyarakat.

Rancangan APBD itu disampaikan langsung Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I DPRD Kota Palembang, Senin (16/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang.

Dalam rapat tersebut, Ratu Dewa menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung sebagai bahan awal pembahasan bersama legislatif.

Berdasarkan rancangan yang diajukan, pendapatan daerah Palembang pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp4.773.053.014.463 atau sekitar Rp4,77 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp4.841.503.018.554,10 atau sekitar Rp4,84 triliun.

Dengan proyeksi tersebut, belanja daerah lebih besar sekitar Rp68,45 miliar dibandingkan pendapatan. Selisih itu direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto dengan jumlah yang sama.

Ratu Dewa menegaskan, alokasi belanja dalam RAPBD 2027 disusun untuk mendukung program dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pemenuhan pelayanan dasar.

Berita Terkait :  Sidak Toko Parsel, Wawako Fitrianti Temukan Kemasan Parsel Nyaris Kedaluwarsa

“Anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan implementasi program dan kegiatan yang diprioritaskan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dasar guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Palembang,” ujar Ratu Dewa.

Penyusunan anggaran berpedoman pada KUA-PPAS

Ratu Dewa menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 telah mengacu pada kesepakatan bersama Pemkot Palembang dan DPRD mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi pedoman bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Wali Kota pun menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Palembang atas kesepakatan yang telah dicapai.

“Terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah menyepakati bersama KUA dan PPAS Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing,” ungkapnya.

Defisit anggaran direncanakan ditutup melalui SiLPA

Dari sisi pembiayaan, Pemkot Palembang merencanakan pembiayaan netto sebesar Rp68.450.004.091,10 atau sekitar Rp68,45 miliar.

Berita Terkait :  Janjikan Tidak Ada Penghapusan Tenaga Honorer

Pembiayaan tersebut bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dana itu direncanakan digunakan untuk menutup selisih antara proyeksi pendapatan dan belanja daerah.

Dengan skema tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan dalam rancangan APBD 2027 diproyeksikan nihil.

Ratu Dewa menyampaikan bahwa rancangan anggaran selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat serta target pembangunan Kota Palembang.

“Harapan kami, melalui pembahasan bersama DPRD, rancangan APBD ini dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, sehingga program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” pungkasnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Palembang, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran OPD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *