MusiNews.id, Palembang — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) atas komitmennya mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten OKI. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, kepada Bupati OKI H. Muchendi di Griya Agung Palembang, Senin (28/7/2025), dalam rangkaian acara peresmian 3.258 Posbankum se-Sumatera Selatan dan pembukaan pelatihan paralegal.
Pos Bantuan Hukum atau Posbankum merupakan layanan hukum berbasis komunitas yang didirikan di tingkat desa dan kelurahan. Posbankum bertujuan untuk menyediakan akses keadilan yang mudah dijangkau masyarakat melalui penyuluhan, konsultasi, mediasi, hingga pendampingan hukum oleh paralegal dan advokat secara cuma-cuma.
“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya dalam hal akses terhadap keadilan. Tidak semua warga mampu membayar jasa hukum, dan Posbankum menjawab kebutuhan itu di tingkat desa,” ujar Bupati OKI, H. Muchendi usai menerima penghargaan.
Dari 3.258 Posbankum se-Sumsel, Sebanyak 327 Posbankum telah diresmikan terbentuk di Kabupaten OKI, mencakup seluruh desa dan kelurahan. Inisiatif ini merupakan hasil kerja sama Pemkab OKI dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumsel serta sejumlah lembaga bantuan hukum. Program ini menempatkan OKI sebagai salah satu kabupaten terdepan dalam pemerataan akses hukum di Indonesia.
Bupati Muchendi menyampaikan bahwa hadirnya Posbankum di seluruh wilayah OKI bukan semata program simbolis, melainkan bagian dari misi besar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat rentan. “Kami ingin memastikan tidak ada satu pun warga OKI yang tertinggal dalam mendapatkan perlindungan hukum,” tambahnya.
Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, dalam sambutannya turut mengapresiasi langkah strategis Pemkab OKI serta Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Selatan. “Apa yang dilakukan ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat kecil. Program ini harus menjadi role model bagi wilayah lainnya di Indonesia” tegasnya.
Acara peresmian Posbankum dan pembukaan pelatihan paralegal ini juga mencatatkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pembentukan Posbankum secara serentak di seluruh desa dan kelurahan se‑Sumsel. Ribuan paralegal dari berbagai latar belakang mengikuti pelatihan yang bertujuan membekali mereka dengan keterampilan dasar hukum untuk membantu masyarakat secara langsung.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menilai keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan reformasi akses keadilan. “Kami mengapresiasi langkah cepat seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah bisa hadir langsung di tengah persoalan masyarakat dengan solusi konkret,” ujarnya.
Kemenkum menegaskan bahwa keberadaan Posbankum akan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dunia akademik, organisasi bantuan hukum, dan perangkat desa. Kabupaten OKI, melalui kepemimpinan Bupati Muchendi, menjadi contoh nyata sinergi yang produktif antara pusat dan daerah dalam mewujudkan keadilan untuk semua.*
