MusiNews.id — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Nopianto, mengikuti video conference bersama Deputi Badan Gizi Nasional (BGN), serta Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, dan pihak lainnya pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025.
Video Conference ini digelar sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia, terkait percepatan dan pengoptimalan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2025. Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program tersebut, selama beberapa bulan terakhir di masing-masing daerah.
Dalam rapat itu, berbagai pihak menekankan pentingnya sinergi antara lembaga negara, dari tingkat pusat hingga daerah, guna memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
“Untuk mencapai hal ini, tentu memerlukan koordinasi dengan seluruh lembaga negara yang ada, mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan.” ujar salah satu perwakilan dalam rapat.
Program Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan strategis yang diusung pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap permasalahan gizi.
Pemerintah menargetkan pemberian makanan bergizi secara gratis kepada berbagai kalangan masyarakat yang membutuhkan, termasuk anak-anak usia dini hingga remaja, serta ibu hamil dan menyusui.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN), program ini menyasar beberapa kelompok masyarakat, antara lain Peserta Didik, Anak Balita, Ibu Hamil dan Menyusui, serta Masyarakat di Daerah Terpencil dan Rentan Gizi.
Guna merealisasikan hal tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di setiap provinsi, kabupaten, hingga kecamatan. Satuan ini akan bertugas memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar dan tepat sasaran.
Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, program Makanan Bergizi Gratis juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Dengan pemerataan distribusi makanan bergizi di seluruh wilayah Indonesia, program ini diprediksi dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku UMKM.
Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto, menyatakan bahwa program ini merupakan langkah besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan ekonomi.
“Program ini bukan hanya tentang pemenuhan gizi, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Dengan melibatkan petani, pelaku UMKM, dan tenaga kerja lokal, kita dapat memastikan bahwa manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat langsung, tetapi juga oleh para pelaku usaha di sektor pangan.” ujar Nopianto.
Dalam rapat tersebut, berbagai pihak juga mengevaluasi pelaksanaan program MBG dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain terkait distribusi logistik di daerah terpencil, serta mekanisme pengawasan agar makanan yang disalurkan benar-benar memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah akan melakukan penguatan koordinasi lintas sektor, monitoring dan evaluasi berkala, peningkatan infrastruktur distribusi makanan bergizi, dan edukasi kepada masyarakat.
Dengan berbagai langkah strategis ini, diharapkan program Makanan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan.
Melalui rapat koordinasi ini, Wakil Ketua DPRD Sumsel bersama dengan Deputi BGN, Sekda, dan stakeholder lainnya, berkomitmen untuk memastikan program Makanan Bergizi Gratis dapat terlaksana dengan optimal di seluruh wilayah Sumsel. Sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam keberhasilan program ini, guna mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
Diharapkan, implementasi program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat luas dalam sektor ekonomi dan ketahanan pangan daerah. Dengan adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, Sumsel dapat menjadi salah satu provinsi yang sukses dalam menjalankan program nasional ini, serta menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia.*
