MusiNews.id, PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang secara resmi membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang berlangsung di Ballroom Hotel Swarna Dwipa, Kamis (21/8/2025).
Rakor ini diikuti oleh perwakilan bagian pengadaan barang dan jasa dari seluruh kabupaten/kota se-Sumsel. Dengan mengusung tema “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Peningkatan Integritas SDM Pengadaan Barang dan Jasa Menuju Pengadaan yang Berkualitas”, kegiatan ini menjadi wadah penting dalam memperkuat tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Dalam sambutannya, Wagub Sumsel menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi. “Rakor hari ini sangat relevan dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Regulasi ini menekankan pentingnya peran UKPBJ sebagai pusat keunggulan, sekaligus penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengadaan,” jelasnya.
Namun demikian, lanjut Wagub, keberhasilan implementasi regulasi tidak hanya ditentukan oleh aturan yang baik, melainkan juga ditopang oleh kompetensi serta integritas SDM. “Karena itulah, peningkatan kapasitas dan integritas SDM PBJ menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan pengadaan yang berkualitas,” tegas H. Cik Ujang.
Wagub Cik Ujang juga menyampaikan keyakinannya bahwa melalui sinergi dan komitmen bersama, ekosistem pengadaan di Sumsel dapat terus berkembang ke arah yang lebih bersih, profesional, serta mampu mendorong pembangunan daerah yang efektif dan efisien.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Bupati OKU Teddy Meilwansyah, Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah, Wali Kota Prabumulih Franky Nasril, Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani, Wakil Bupati OKI Mardiyanto, Wakil Bupati Muratara Junius Wahyudi, Wakil Bupati Empat Lawang A. Rifai, Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim, Deputi Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Ibu Suharti, serta para kepala OPD dan pejabat terkait lainnya.*
