MusiNews.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan transformasi digital melalui partisipasi dalam Rapat Koordinasi Wilayah dan Katalis I Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dari Ruang Video Conference Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lantai 2 Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih.
Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Mulyadi Karoman. Rakor tersebut merupakan bagian dari agenda nasional yang bertujuan memperkuat implementasi program P2DD di seluruh daerah, khususnya dalam mendorong penggunaan transaksi non-tunai pada sektor pendapatan dan belanja daerah.
Fokus pada Efisiensi dan Transparansi
Dalam rapat koordinasi tersebut, dibahas sejumlah strategi percepatan digitalisasi layanan pemerintahan. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi sistem pembayaran digital, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam pemanfaatan teknologi.
Program P2DD sendiri merupakan inisiatif nasional yang mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan sistem keuangan berbasis digital, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, transparansi, serta akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
Mulyadi Karoman menyampaikan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang cepat dan transparan.
“Melalui P2DD, kami berupaya memperkuat sistem transaksi non-tunai agar pengelolaan pendapatan dan belanja daerah semakin tertib, efektif, dan meminimalkan potensi kebocoran,” ujarnya.
Sinergi Perangkat Daerah
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih. Kehadiran perangkat daerah terkait menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam mengawal implementasi digitalisasi secara terintegrasi.
Dengan partisipasi aktif dalam Rakor Wilayah P2DD, Pemkot Prabumulih berharap implementasi digitalisasi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Transformasi digital diharapkan tidak hanya berdampak pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi di lingkungan Pemkot Prabumulih, sejalan dengan kebijakan nasional dalam membangun ekosistem pemerintahan berbasis elektronik yang modern dan transparan. (tono)
