MusiNews.id — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Andie Dinialdie, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Agato P P Simamora, di Kantor DPRD Sumsel, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025.
Dalam audiensi tersebut, Agato P P Simamora menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diterima, serta mengharapkan kerja sama antara DPRD Sumsel dengan Kanwil Kemenkum Sumsel dapat semakin solid, khususnya dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang lebih baik dan terarah.
Kemenkum memiliki peran dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan konsepsi pembentukan Peraturan Daerah. “Kami berkomitmen mendukung setiap tahapan, berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, selama tahun 2024, Kanwil Kemenkum Sumsel melalui 21 orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang ada, telah melakukan harmonisasi pada 68 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan 542 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) dari 17 Kabupaten dan Kota di Sumsel.
“Kerja sama yang terjalin, diharapkan mampu memperkuat tata kelola hukum di daerah, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan, melalui regulasi yang komprehensif dan implementatif.” lanjut Mantan Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian (Dirsistik) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi itu.
Tidak hanya itu, Agato P P Simamora juga menyinggung Tugas dan Fungsi (Tusi) lain dari Kemenkum, seperti pembinaan hukum, pelayanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum yang membutuhkan peran DPRD dalam perumusan kebijakan dan aturan terkait.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, didampingi Sekretaris DPRD, Aprizal, merespon baik kunjungan ini. “Ini adalah salah satu upaya kita dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyusunan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan aturan hukum yang berlaku.” pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Hendrik Pagiling), Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Alkana Yudha), Kepala Bidang Pelayan Hukum (Gunawan), Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti.*
