MusiNews.id — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Andie Dinialdie, memimpin Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024. Sidang tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Cik Ujang, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2025.
Dalam sidang tersebut, Herman Deru menyampaikan bahwa hingga akhir tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sumsel berhasil tumbuh mencapai 5,03 persen, melebihi capaian nasional yang sebesar 4,95 persen.
Ia juga memaparkan mengenai capaian Sumsel di tahun 2024. Ia menegaskan, LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah dalam menyampaikan akuntabilitas pemerintahan kepada DPRD.
“Pada tahun pertama ini, kita telah meraih 36 penghargaan di berbagai bidang. Namun kami menyadari masih ada banyak hal perlu ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat.” ujarnya.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sumsel periode 2024-2026, terdapat empat prioritas pembangunan tahun ini, yaitu meningkatkan reformasi birokrasi dan ketertiban umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,. Lalu meningkatkan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.
Selain itu, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,86 persen, lebih baik dibandingkan angka nasional 4,91 persen. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 10,97 persen, lebih baik dibandingkan 2023 yang mencapai 11,78 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 73,84 poin, meningkat dari 73,18 poin di tahun sebelumnya. Inflasi tetap terkendali di angka 1,20 persen, lebih baik dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,57 persen. Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel juga telah menetapkan tujuh program kerja unggulan sepanjang tahun 2024.
Di antaranya percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), percepatan peningkatan produksi dan stabilisasi pasokan pangan, percepatan pengembangan tanaman perkebunan, pengembangan BUMD dan pembiayaan UMKM, percepatan pengembangan transportasi dan konektivitas regional, peningkatan tata kelola pemerintahan dan penguatan regulasi, serta pengembangan infrastruktur dasar yang berkelanjutan.
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, mengatakan, pihaknya akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mrmbahas LKPJ Gubernur.
Selain penyampaian LKPJ oleh Gubernur Sumsel, rapat ini juga membahas pembentukan 5 (lima) panitia khusus (Pansus) berdasarkan komposisi komisi-komisi yang ada di DPRD Sumsel. Kelima Pansus tersebut yakni Pansus 1 Bidang Pemerintahan, Pansus 2 Bidang Perekonomian, Pansus 3 Bidang Keuangan, Pansus 4 Bidang Pembangunan, dan Pansus 5 Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Pembentukan Pansus dalam rapat ini bertujuan untuk melakukan pembahasan lebih mendalam terkait LKPJ yang telah disampaikan. Pansus-pansus yang terbentuk nantinya akan bertugas menganalisis serta memberikan rekomendasi atas laporan tersebut sebelum disahkan dalam sidang DPRD berikutnya. (*)
